Catatan Redaksi: MUNAZLEN NAZIR
JAKARTA, MEDIALOKAL.CO — Fenomena pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik. Langkah politis berskala besar ini mengundang pertanyaan mendasar dari pengamat dan masyarakat: apakah langkah tersebut mencerminkan ketidakpahaman tata negara, atau justru sebaliknya, wujud kelihaian politik tingkat tinggi demi pragmatisme kekuasaan?
Dalam pandangan analisis politik, langkah kontroversial ini dapat dibedah dari dua sisi yang sama-sama realistis. Di satu sisi, argumen yang mendukung indikator pragmatisme kelompok menilai bahwa para politisi kerap mengabaikan tahapan konstitusional yang matang.
Politisi yang berjiwa negarawan umumnya memahami bahwa penggunaan instrumen seberat HMP terhadap kepala pemerintahan berisiko memicu guncangan ekonomi, sosial, dan politik yang masif. Ketika langkah ini diambil terburu-buru tanpa kalkulasi hukum yang matang di Mahkamah Konstitusi, orientasi jangka pendek atau populisme tampak lebih dominan ketimbang stabilitas negara.
Selain itu, fakta bahwa usulan tersebut datang dari koalisi lintas kepentingan—mulai dari kubu oposisi hingga partai di dalam lingkaran pemerintah—mengindikasikan adanya kalkulasi transaksional. Alih-alih murni menegakkan konstitusi, instrumen parlemen sering kali disalahgunakan sebagai alat tawar (bargaining power) guna mengamankan posisi, jatah kekuasaan, atau pengaruh kelompok di hadapan eksekutif. Sebagian politisi bahkan dinilai sekadar mencari panggung dan pencitraan murah di hadapan konstituen tanpa memikirkan kerumitan panjang proses hukumnya.
Namun, di sisi lain, perspektif Realpolitik atau politik praktis melihat fenomena ini sebagai bentuk keahlian politik yang sangat sadar tujuan. Para aktor politik tersebut diyakini tahu persis bahwa DPR memiliki hak konstitusional yang sah secara prosedur untuk mengajukan HMP.
Dalam politik modern, instrumen tersebut tidak selalu harus berujung pada pemakzulan, melainkan berfungsi efektif sebagai alat tekanan politik untuk mengguncang posisi tawar eksekutif, mendisiplinkan koalisi, atau mengirimkan sinyal politik tertentu.
Kesimpulannya, dinamika tersebut bukan sekadar cerminan ketidakpahaman, melainkan perpaduan antara oportunisme politik dan rendahnya orientasi kenegarawanan.
Ketika elite lebih mengutamakan insting bertahan hidup kelompok (survival of the group) ketimbang menjaga stabilitas konstitusional, instrumen hukum yang luhur tereduksi menjadi sekadar senjata tawar-menawar.
Hal inilah yang kerap membuat publik merasa lelah, lantaran dinamika politik elite sering kali terasa jauh dari kebutuhan riil rakyat banyak.***
.jpeg)
