TEMBILAHAN MEDIALOKAL.CO - Jembatan Nipah Kuning di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Indragiri Hilir (Inhil), masih terbaring lumpuh.

Foto : Bang Padli (Anggota DPRD Inhil) 

Terputusnya jembatan vital ini telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, mengganggu akses kesehatan, mobilitas ekonomi, dan distribusi logistik antar-kecamatan. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Inhil dari Dapil 2, Padli, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I, langsung mengambil langkah konkret.

Padli menegaskan bahwa ia telah melaporkan kondisi jembatan tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Provinsi Riau yang membawahi wilayah Inhil.

"Kami tidak bisa membiarkan masyarakat terus menderita. Saya sudah melaporkan kondisi Jembatan Nipah Kuning kepada UPT PUPR Provinsi Riau, karena ruas jalan dan jembatan itu merupakan aset milik provinsi," tegas Padli.

Laporan tersebut disampaikan segera setelah menerima informasi detail dari masyarakat di lapangan.

Padli menuturkan bahwa berdasarkan konsultasinya dengan pihak PUPR Kabupaten Inhil, perbaikan terhadap aset milik provinsi tidak bisa menggunakan anggaran kabupaten. Hal ini bukan sekadar soal aturan teknis, tetapi terkait aspek hukum dan administrasi yang diatur secara ketat.

"Saya sudah konsultasi dengan PUPR kabupaten. Mereka menjelaskan bahwa jika menggunakan APBD Inhil untuk memperbaiki aset provinsi, nantinya akan muncul persoalan terkait pemeliharaan maupun tanggung jawab aset. Dari sisi regulasi, itu tidak diperbolehkan," terang Padli.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menimbulkan temuan dan masalah hukum di kemudian hari. "Salah menggunakan anggaran dapat menimbulkan masalah baru. Karena itu, kami harus mengikuti aturan yang berlaku," ujarnya.

DPRD Inhil, kata Padli, tidak bisa langsung memperbaiki jembatan tersebut, namun mereka tetap berperan sebagai pengawas dan penyambung aspirasi masyarakat.

"Kami akan terus mendorong dan menekan pemerintah provinsi untuk segera mengambil tindakan," tegasnya.

Padli berharap pemerintah provinsi dapat segera merespons laporan tersebut, mengingat kerusakan jembatan telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Mudah-mudahan pihak provinsi segera menangani persoalan ini. Jembatan tersebut adalah akses vital yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama," harapnya.

Padli menegaskan bahwa ia tidak tinggal diam dan telah bergerak sesuai mekanisme yang ada.

"Saya memahami kekecewaan warga. Tetapi saya pastikan, kami tidak tinggal diam. Kami sudah menyampaikan laporan kepada pihak yang tepat. Sekarang kami menunggu respons dari provinsi sembari terus melakukan komunikasi lanjutan," jelasnya.

DPRD Inhil siap mengawal proses ini dari awal hingga tuntas. Padli membuka komunikasi bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi tambahan atau melaporkan kendala lanjutan di lapangan. "Kami siap mengawal proses ini dari awal hingga tuntas. Saya berharap semua pihak bersinergi, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas," tutupnya.(*)