GAUNG ANAK SERKA, Medialokal.co –  Kerusakan parah ruas jalan di Simpang Moga, Sungai Simpun dan Parit Tembok, Kelurahan Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, kembali menegaskan lemahnya pengawasan dan respons pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar masyarakat.

Jalan yang menjadi akses utama penghubung desa, kelurahan, hingga ke ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir itu dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa penanganan memadai.

Pantauan di lapangan menunjukkan badan jalan dipenuhi lubang, berlumpur, dan tidak memiliki sistem drainase. Saat hujan turun, air menggenangi jalan dan menutupi lubang-lubang besar, menjebak pengendara dalam risiko kecelakaan yang terus berulang. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan setiap hari.

“Sudah lama tidak ada perbaikan dari pemerintah. Kondisinya makin parah. Pengguna jalan sering jatuh karena lubang tertutup air,” kata Unus, warga setempat, Minggu (11/1/2026).

Alih-alih mendapat perhatian dari dinas teknis, warga justru dipaksa mengambil alih peran negara.

Perbaikan jalan selama ini hanya mengandalkan gotong royong dan sumbangan sukarela untuk menimbun lubang dengan material seadanya solusi darurat yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Kalau menunggu pemerintah, entah sampai kapan. Kami hanya bisa gotong royong supaya jalan masih bisa dilewati,” ujarnya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan infrastruktur di tingkat daerah. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial masyarakat, namun justru luput dari skala prioritas pembangunan.

Kondisi di Sungai Empat menjadi ironi di tengah narasi pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah daerah. Perbaikan infrastruktur jalan secara eksplisit tercantum sebagai program prioritas di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, Herman–Yuliantini. Namun di lapangan, janji tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Masyarakat kini menunggu lebih dari sekadar wacana dan komitmen normatif.

Mereka menuntut kehadiran nyata pemerintah daerah melalui alokasi anggaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang bertanggung jawab—agar kerusakan jalan tidak terus berulang dan keselamatan warga tidak lagi dipertaruhkan.(*)