Indragiri Hilir – Senin (20/4/2026), Aula DPRD Inhil di Jalan Soebrantas Tembilahan menjadi ruang pertemuan dua arus besar: wakil rakyat yang memegang palu kebijakan, dan pemuda yang datang membawa denyut jalanan. DPD KNPI Inhil datang bukan untuk menagih, tapi untuk menitipkan harapan.

Ketua DPD KNPI Inhil Mahmudin, http://S.Pi, bersama Wakil Ketua MPI Achmad Mulyadi, http://M.Si, Sekretaris Aditya Prahara, SE, Bendahara Umum Nafarin, SE, Ketua Harian Sataril Gaffar, dan jajaran Wakil Ketua Bidang hadir lengkap. Mereka disambut hangat Ketua DPRD Iwan Taruna, ST, bersama Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN, http://M.Si, Wakil Ketua II Asmadi, SH, dan Wakil Ketua III H. Andi Rusli, SM.

Suasananya cair, tapi isunya menohok. BBM subsidi, pelangsir, gedung mangkrak, dan masa depan pemuda Inhil. KNPI bicara tegas: distribusi energi bukan sekadar soal liter dan pompa. Ini soal keadilan sosial. Soal ekonomi rakyat akar rumput yang sering tak sampai ke SPBU, tapi hidup dari tetes demi tetes yang dibawa pelangsir.

“KNPI hadir sebagai representasi kekuatan moral dan intelektual pemuda. Kami melihat persoalan BBM subsidi bukan sekadar isu distribusi energi, tetapi menyangkut keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat akar rumput. Karena itu, kami mendorong DPRD Inhil untuk menginisiasi regulasi yang berpihak kepada masyarakat, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelangsir yang selama ini menjalankan fungsi distribusi di wilayahnya masing-masing,” tegas Mahmudin.

Ia menambahkan, gedung eks rehabilitasi BNNK Inhil jangan dibiarkan jadi monumen anggaran yang terbengkalai. Ubah jadi gedung kepemudaan. Biar pemuda punya rumah untuk bermusyawarah, berkarya, dan merancang masa depan daerah sendiri. "Kami juga mengusulkan bagaimana gedung eks rehabilitasi BNNK Kab. Inhil bisa difungsikan menjadi gedung kepemudaan daripada menjadi gedung terbengkalai yang hanya menghabiskan anggaran saja," ujarnya.

KNPI menolak cara pandang yang menyamakan pelangsir dengan penjahat. Di kampung-kampung yang jauh dari SPBU, pelangsir adalah urat nadi. Selama negara belum hadirkan skema distribusi yang menjangkau, maka mereka bekerja mengisi kekosongan. Itu fungsi sosial, bukan kriminal.

Ketua DPRD Iwan Taruna menyambut dengan tangan terbuka. Bagi dia, pemuda bukan tamu, tapi mitra. "Kami mengapresiasi langkah KNPI yang hadir dengan gagasan dan perspektif strategis terhadap persoalan daerah. DPRD tentu membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan elemen kepemudaan sebagai bagian dari mitra pembangunan daerah," katanya.

Terkait usulan Perda pelangsir, pengawasan BBM subsidi, hingga pengaktifan gedung eks BNNK, Iwan berjanji membawa ke meja pembahasan bersama pemerintah daerah. "Hal ini akan menjadi perhatian serius DPRD untuk dikaji secara komprehensif dalam kerangka regulasi daerah yang berkeadilan serta akan kami bahas nantinya bersama pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dengan solusi terbaik untuk kebaikan masyarakat Inhil juga bisa menghasilkan PAD untuk daerah," tutupnya.

Audiensi berakhir dengan foto bersama. Tapi yang lebih penting dari bingkai foto adalah komitmen yang ditanam: pemuda bukan objek pembangunan. Mereka subjek perubahan. Diberi ruang, diberi peran, diberi keberpihakan nyata.

Dari aula itu, pesan untuk Inhil jelas: masa depan tak bisa dirancang tanpa pemuda di dalamnya. Dan kebijakan yang adil lahir ketika parlemen mau mendengar mereka yang hidup paling dekat dengan denyut rakyat.(*)