MEDIALOKAL.CO — Institute of International Finance (IIF) mencatat utang global bertambah US$ 10 triliun atau sekitar Rp 179,14 kuadriliun pada semester I-2026. Total utang dunia kini mencapai US$ 365 triliun, dengan kenaikan terjadi bersamaan melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di sejumlah ekonomi besar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru bagi investor global terhadap keberlanjutan fiskal negara-negara maju.
Lembaga yang berbasis di Washington itu menyebut lonjakan utang terjadi seiring imbal hasil obligasi pemerintah di Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Inggris menyentuh level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Pasar obligasi global menanggung tekanan dari meningkatnya kekhawatiran investor terhadap suku bunga, biaya energi yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lesu, dan tingginya belanja pemerintah.
Beban Bunga Negara Maju Lampaui Belanja AI dan Pertahanan
IIF menyoroti sejumlah ekonomi utama yang menghadapi defisit besar berkepanjangan dan biaya bunga yang terus membengkak. Kondisi ini selama ini lebih sering dikaitkan dengan negara berkembang yang bermasalah dengan utang.
Negara-negara maju membayar bunga lebih dari US$ 3,3 triliun atas obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional sepanjang tahun lalu. Angka itu melampaui sejumlah pos pengeluaran besar global:
- Pengeluaran global untuk AI: US$ 2,6 triliun
- Belanja pertahanan: US$ 3,1 triliun
- Investasi energi bersih: US$ 2,3 triliun
Artinya, beban bunga utang pemerintah kini menjadi salah satu pos terbesar dalam perekonomian dunia, melebihi investasi di sektor teknologi maupun transisi energi.
Siklus Setan Pemilu dan Solusi Cepat Jangka Pendek
IIF memperingatkan rasio utang telah berubah menjadi isu politik yang akan disorot dalam pemilihan umum. Lembaga itu menilai pemerintah cenderung memilih solusi cepat jangka pendek untuk memitigasi risiko, alih-alih menempuh reformasi struktural.
"Siklus setan antara pemilihan umum dan solusi cepat jangka pendek, serta kerentanan jangka panjang karena utilitas marginal dari utang yang lebih tinggi menurun," ungkap riset IIF dikutip dari CNBC, Sabtu (26/9/2026).
"Seiring kenaikan suku bunga acuan, beban bunga diperkirakan akan melonjak, sementara tekanan struktural dari pengeluaran perawatan kesehatan dan pensiun publik sebagian besar masih belum ditangani," tambahnya.
OECD dan IMF Desak Konsolidasi Fiskal
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk mengendalikan dan mengalokasikan kembali pengeluaran pemerintah. Reformasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang jangka panjang sekaligus memastikan pemerintah punya ruang merespons guncangan ekonomi di masa depan.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kepada BBC bahwa berbagai guncangan terhadap ekonomi global membuat tingkat utang terus meningkat. Ia menggambarkan kondisi itu seperti naik tangga dan menyoroti minimnya langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Ada dua hal yang harus dilakukan: menurunkan tingkat utang, memprioritaskan konsolidasi fiskal, dan memastikan bank sentral memenuhi mandat mereka untuk stabilitas harga," katanya.
"Tidak mungkin cukup menekankan betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah yang sulit secara politis, tetapi langkah-langkah yang perlu diambil," pungkasnya.
Apa Artinya bagi Pasar dan Investor Indonesia
Bagi investor di pasar domestik, kenaikan imbal hasil obligasi negara maju berpotensi menarik aliran modal keluar dari aset emerging market, termasuk Indonesia. Tekanan ini biasanya tercermin pada pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor panjang.
Pemerintah Indonesia perlu mencermati tren ini karena biaya penerbitan utang baru bisa ikut naik jika premi risiko global terus melebar. Di sisi lain, pelaku pasar obligasi dalam negeri masih memiliki bantalan dari basis investor domestik yang besar, terutama perbankan dan dana pensiun.
