MEDIALOKAL.CO — Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai awal 2027 memakai basis data baru hasil pemadanan lintas Kementerian/Lembaga dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Data itu dipadankan dari Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, hingga data kepemilikan kendaraan Polri, dan ditargetkan tuntas akhir 2026. Warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat perlu memantau statusnya lewat kanal resmi Kemensos begitu data baru diberlakukan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah sedang menyatukan data lintas sektor untuk merombak daftar penerima bansos. Proses pemadanan data itu ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga skema penyaluran dengan basis data baru bisa berjalan mulai awal 2027.
Pemadanan melibatkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, serta data kepemilikan kendaraan di Polri. Sejumlah kementerian lain turut menyuplai data, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Polri.
"Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini di bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi, ada dari Kemendagri, ada data tadi dari Kementerian misalnya dari Kementerian Desa, tadi dari Menko PMK, kementerian agama, dan juga tadi dari Polri," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemensos.
Data Baru Diuji, Penyaluran Bansos 2027 Belum Final
Luhut menegaskan pemadanan data lintas Kementerian/Lembaga ini membuat daftar penerima bansos lebih solid. Teknologi AI yang dipakai dikembangkan oleh putra-putri Indonesia, dan menurutnya mendapat apresiasi dari dunia internasional.
Meski begitu, jadwal penyaluran dengan data baru belum final. Luhut menyebut rencana pembagian bansos pada kuartal pertama 2027 masih bergantung pada keberhasilan integrasi data hingga akhir tahun ini.
"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," lanjutnya.
Desil Warga Ikut Diperbarui
Pemadanan data juga menyasar status desil atau tingkat kesejahteraan warga yang selama ini dikeluhkan karena dinilai kurang tepat. Luhut menyatakan seluruh desil akan dimutakhirkan memakai AI seiring data antar-Kementerian/Lembaga yang kini saling terhubung.
Perbaikan desil ini penting bagi warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk daftar. Status desil menjadi salah satu rujukan penentuan penerima manfaat, sehingga pemutakhiran data berpotensi mengubah siapa saja yang berhak.
Subsidi Barang Direncanakan Jadi Transfer Tunai
Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah berencana mengubah skema subsidi yang biasanya diberikan dalam bentuk barang menjadi transfer dana tunai langsung kepada masyarakat. Luhut menyatakan rencana itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, tanpa menyampaikan tanggapan Presiden.
"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Wacana mengubah subsidi barang menjadi uang tunai bukan hal baru. Pada 2013, Hatta Rajasa saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan gagasan serupa, dengan fokus pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat itu masih berbentuk subsidi harga.
"Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash (tunai) kepada orang-orang yang berhak. Di mana-mana subsidi seperti itu. Kita ada e-KTP. Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa kitar terapkan. Sudah terukur orangnya," tutur Hatta di acara Forum Kompas100 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013) silam.
Yang Perlu Dilakukan Warga
Belum ada informasi resmi soal mekanisme pendaftaran baru, besaran bantuan, maupun bank penyalur untuk skema data 2027. Warga yang saat ini terdaftar sebagai penerima manfaat disarankan memantau pengumuman resmi Kemensos dan kanal cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif.
Hingga data baru resmi diberlakukan, penyaluran bansos masih mengacu pada basis data yang berlaku saat ini. Jangan mempercayai pihak yang menjanjikan pendaftaran atau pencairan dengan biaya tertentu. Pengaduan terkait bansos bisa disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk layanan pengaduan yang tersedia di kantor kelurahan dan dinas sosial setempat.
