MEDIALOKAL.CO — Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memastikan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis tidak menambah anggaran negara. Anggaran tetap dihitung Rp15 ribu per porsi dikali jumlah siswa penerima manfaat. Skema baru ini memberi siswa porsi awal sesuai standar gizi, dengan opsi menambah dari sisa makanan yang tersedia.
Sudaryono menyampaikan hal itu di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10). Ia menegaskan perbedaan utama sistem prasmanan terletak pada cara penyajian dan pembagian makanan, bukan pada struktur biaya program.
Menurut dia, setiap siswa tetap menerima porsi awal sesuai takaran gizi yang ditetapkan, termasuk protein dan nasi. Siswa yang masih merasa kurang dapat mengambil tambahan setelah seluruh siswa mendapat bagian, selama masih ada sisa makanan.
Simulasi Satu Kelas 30 Siswa
Dalam simulasi untuk satu kelas berisi 30 siswa, Sudaryono menyebut biasanya tersedia makanan cadangan untuk beberapa siswa. Sisa itu dimanfaatkan agar siswa dengan kebutuhan makan lebih besar bisa menambah porsi tanpa menambah anggaran penyediaan.
Ia menilai sistem prasmanan berpotensi menekan makanan yang terbuang. Dari sejumlah pelaksanaan yang diamati, tingkat makanan yang habis dan kebersihan penyajian tercatat cukup tinggi.
Prasmanan Tak Bisa Langsung Berlaku di Semua Sekolah
Meski dinilai bisa diterapkan lebih luas, Sudaryono mengatakan sistem prasmanan tidak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah. BGN perlu memastikan kesiapan dapur penyedia MBG dan pihak sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, serta wali murid.
Sekolah harus bersedia menjalankan sistem tersebut karena pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kegiatan makan bersama. Jika sekolah tidak bersedia, layanan MBG tetap diberikan melalui mekanisme penyajian yang selama ini digunakan.
"Kami sekarang membuka prasmanan itu bukan membebaskan begitu saja, tetapi sekolah harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan siap, baru boleh buka. Kalau tidak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Standarnya harus sama," ujar Sudaryono.
Dapur dan Sekolah Wajib Ikut Pelatihan
Dapur dan sekolah perlu mendapatkan pelatihan agar pelaksanaan prasmanan berjalan sesuai standar. Penyesuaian teknis juga dibutuhkan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah dan jenjang kelas.
Kebutuhan pendampingan bagi siswa kelas 1 SD berbeda dengan siswa kelas 4, sehingga kemungkinan diperlukan tenaga tambahan. Faktor jarak distribusi dan edukasi ke pihak sekolah turut menjadi pertimbangan dalam uji coba.
Saat ini BGN masih menguji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Uji coba dipakai untuk mengidentifikasi kendala sebelum perluasan dilakukan.
Target 1.000 hingga 5.000 Dapur MBG hingga Akhir 2026
BGN menargetkan sistem prasmanan dapat diterapkan di sekitar 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG hingga akhir 2026. Target itu akan dicapai secara bertahap setelah evaluasi pelaksanaan awal selesai.
Perluasan akan diprioritaskan pada dapur dan sekolah yang memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesediaan menjalankan sistem prasmanan. Uji coba dilakukan di puluhan SPPG yang tersebar di sejumlah daerah.
Selain memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan, sistem ini diarahkan menjadi bagian dari pendidikan di sekolah. Siswa dapat belajar mengantre, menjalankan piket, dan bersabar saat mengambil makanan.
