Pencarian

Hormati Putusan PTUN Soal STC, Pemko Pekanbaru Segera Konsultasi ke Kemendagri

Kamis, 05 November 2026 • 18:43:00 WIB
Hormati Putusan PTUN Soal STC, Pemko Pekanbaru Segera Konsultasi ke Kemendagri
Pemko Pekanbaru hormati putusan PTUN soal STC, segera konsultasi ke Kemendagri.

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru terkait rekomendasi pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) ruko di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Sukaramai Trade Center (STC).


Pemko memastikan akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya para pemilik ruko, tanpa mengabaikan regulasi pengelolaan aset daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima secara resmi putusan PTUN Pekanbaru Nomor 27/G/2026/PTUN.PBR.

Ia menjelaskan, sebelum mengambil kebijakan terkait pembaruan HGB tersebut, Pemko Pekanbaru sebenarnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu diambil mengingat persoalan ini menyangkut tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan.

"Sejak awal, arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho adalah mencari penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat dengan tetap mematuhi aturan. Arahan tersebut menjadi pegangan kami dalam menangani persoalan ini," ujar Zulhelmi, Kamis (05/11/2026).

Pria yang akrab disapa Ami ini menegaskan, Pemko Pekanbaru bakal kembali berkonsultasi dengan Kemendagri guna menyelaraskan aspek hukum dan administrasi pengelolaan aset pasca-putusan pengadilan.

Ia menjamin, jika hasil konsultasi memberikan sinyal hijau bahwa rekomendasi pembaruan HGB dapat diterbitkan sesuai aturan, Pemko Pekanbaru akan segera memprosesnya.

"Kami akan secepatnya menyampaikan hasil konsultasi dan langkah tindak lanjutnya kepada para pemilik ruko," tegas Ami.

Ia menambahkan, setiap keputusan menyangkut barang milik daerah harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, hak-hak dan kepentingan masyarakat pemilik ruko tetap menjadi prioritas pemerintah.

Di samping proses administrasi yang berjalan, Ami memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan di kawasan STC tidak terganggu sama sekali.

"Kegiatan usaha tetap berjalan seperti biasa dan para pedagang tetap berjualan tanpa terganggu. Hal yang sedang kami tindaklanjuti adalah proses administrasi HGB yang belum dapat diperbarui. Kami berkomitmen menyelesaikannya secepatnya sesuai aturan," pungkasnya.(Adv) 

 

Sumber: Humas Pemko Pekanbaru

Follow medialokal.co

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Redaksi
Profil Penulis Redaksi

Editor: Munazlen Nazir

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks