MEDIALOKAL.CO — Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp13,8 triliun pada 2026 untuk sekitar 19,48 juta murid di seluruh Indonesia. Murid dari keluarga tidak mampu yang terdaftar sebagai penerima perlu memastikan statusnya aktif agar dana bantuan tidak tersendat. Pemerintah juga memperluas jalur pendidikan gratis lewat Sekolah Rakyat dan sekolah swasta gratis di DKI Jakarta.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan pendidikan melalui dua instrumen utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Anggaran PIP 2026 ditetapkan Rp13,8 triliun dengan sasaran sekitar 19,48 juta murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bantuan itu ditujukan agar murid dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses layanan pendidikan.
"Selama ini semua murid, baik negeri maupun swasta, itu mendapatkan dana BOS. Kemudian yang kedua, murid dari keluarga tidak mampu itu juga mendapatkan dana PIP," ungkap Abdul Mu'ti, beberapa waktu lalu.
Besaran Bantuan dan Cakupan Penerima
BOS diberikan sebagai dukungan operasional kepada sekolah negeri maupun swasta. Sementara PIP menyasar murid dari keluarga tidak mampu secara langsung. Pemerintah menargetkan sekitar 19,48 juta murid sebagai penerima PIP pada 2026.
Bahan tidak merinci nominal per murid untuk PIP 2026. Informasi besaran per jenjang dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Syarat Penerima PIP
Kriteria yang disebut dalam bahan adalah murid berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk kelengkapan dokumen dan verifikasi, calon penerima perlu merujuk ketentuan resmi yang berlaku.
- Berstatus sebagai murid aktif di sekolah negeri maupun swasta.
- Berasal dari keluarga tidak mampu.
- Terdaftar dalam data penerima yang ditetapkan pemerintah.
Cara Cek Status Penerima
Bahan tidak memuat prosedur pengecekan resmi. Murid dan orang tua disarankan menghubungi sekolah masing-masing atau mengakses layanan informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan status penerimaan.
Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur
Bahan tidak menyebut jadwal tahapan pencairan maupun nama bank penyalur PIP 2026. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi kementerian.
Sekolah Rakyat: 265 Unit di 131 Kabupaten/Kota
Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota. Program ini menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan telah membuka kesempatan bagi lebih dari 45 ribu anak untuk kembali mengenyam pendidikan.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama. Anak-anak memperoleh fasilitas belajar, tempat tinggal, sarana olahraga, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan. Skema ini dirancang menjangkau anak yang membutuhkan dukungan lebih dari sekadar pembebasan biaya sekolah.
Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta: Rp253,6 Miliar untuk 103 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar pada 2026 untuk membiayai program sekolah swasta gratis di 103 sekolah. Cakupannya meliputi jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB di lima wilayah administrasi Jakarta.
Sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan pembiayaan 12 bulan, sedangkan 63 sekolah lain menjadi penerima baru dengan pendanaan enam bulan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kebijakan ini membantu keluarga kurang mampu sekaligus memutus kemiskinan antargenerasi.
"Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," kata Pramono, dikutip pada Jumat, 20 November.
Landasan Hukum dan Batas Program
Kebijakan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 27 Mei 2025. Putusan itu menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan.
Pembebasan biaya sekolah bukan satu-satunya persoalan. Ketersediaan fasilitas, kualitas pengajaran, dukungan tenaga pendidik, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan belajar anak tetap menentukan keberlanjutan pendidikan.
Masyarakat yang menemui kendala terkait penyaluran bantuan pendidikan dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau dinas pendidikan setempat. Waspadai pihak yang meminta biaya untuk mengurus pencairan bantuan.