MEDIALOKAL.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar hak suara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri dihapuskan. BPN khawatir nantinya jabatan rektor akan menjadi jabatan politis.

"Di perguruan tinggi negeri, kan saya dulu dosen ya, itu rata-rata kalau pemilihan rektor takut mereka, karena ada suara menteri 35 persen. Jadi Pak Menteri akan cenderung memilih orang-orang yang punya afiliasi kepada pemerintahan," kata Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

"Nah, orang-orang yang menjunjung tinggi nilai independensi, kemudian tradisi kritis, itu biasanya nggak dapat tempat. Akhirnya rektor jadi semacam, dalam tanda kutip 'jabatan politis'. Nah, inilah mau kita pertimbangkan bagaimana caranya 35 persen itu bisa dihapuskan. Jadi kita serahkan otonom sepenuhnya ke kampus," imbuhnya.

Dahnil menjelaskan mekanisme pemilihan rektor saat ini dimulai dari tahap pemilihan di senat lalu usulan nama rektor dikirimkan ke Menristekdikti. Dari situlah, menurut Dahnil, menteri dapat menentukan siapa yang menjadi rektor.

"Jadi senat memilih, misal 100 orang, nah suara menteri itu 35 persen. Suara 35 persen itu sebanding dengan berapa orang senat. Kita ingin mengkaji bagaimana, ya sudah, 100 persen saja suara senat. Menteri tinggal mengesahkan," ujar Dahnil.

Dahnil berharap kampus bisa menjadi institusi penyeimbang dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bagian pengabdian kepada masyarakat dalam Tri Dharma itulah yang, menurut Dahnil, dapat menjadikan kampus sebagai institusi yang kritis.

"Sekarang kampus kita kan jadi nggak kritis. Justru orang-orang kritis di kampus malah sering kali dapat tekanan di kampus. Bahwa kita ingin kembali kampus jadi pusat penyeimbang. Jadi bukan cuma DPR, tapi ada kampus, kasih pertimbangan, kritisi," ucapnya.

"Akhirnya suasana demokrasi kita sehat, karena kelompok penyeimbangnya itu semakin banyak dan aktif. Itu sikap komitmen demokrasi selain pendidikan yang ingin didukung oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi," lanjut Dahnil.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan usulan tersebut juga akan dibahas dalam debat ketiga Pilpres 2019 nanti. Namun ia masih merahasiakan materi lain yang akan dibahas oleh Sandiaga.

"Ini bagian yang kita highlight. Ada beberapa yang kita highlight, tapi kan nggak seru kalau saya buka sekarang. Nanti biar... boom, biar seru," pungkasnya.
 

Sumber: detik.com