TEMBILAHAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)  karena hanya mengutus Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tembilahan Kota sebagai perwakilan pemerintah untuk menghadiri kegiatan Diskusi Publik yang ditaja oleh HMI Cabang Tembilahan, Jum'at (17/05/2019).

Ketua panitia pelaksana, Firdaus yang juga merupakan kepala bidang pembinaan anggota HMI Cabang Tembilahan mempertanyakan, 
apakah tidak ada wakil yang lain lagi dan kenapa harus diwakili oleh Sekcam yang secara struktural kepemerintahan berbeda ruang lingkup kebijakan. 

"Jangan hanya sibuk keluar Daerah tampa memperhatikan pembinaan di daerah sendiri," ungkap Firdaus dengan nada yang kesal. 

Tidak hanya itu Ketua Panitia Diskusi Publik dengan tema "Optimalisasi Pasca Pemilu dalam Menjaga Solidaritas Kebersamaan", juga mengungkapkan kekecewaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Inhil, karena menurutnya dalam diskusi tersebut sangat penting untuk dihadiri oleh Bupati ataupun Wakil Bupati Inhil karena didalam diskusi  ada beberapa agenda penting mengenai isu Nasional yang harus di sikapi dan dipertanyakan secara langsung mengenai kepemiluan. 

"Padahal undangan sudah di layangkan dibagian Umum Sekda Kab Inhil sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, namun Bupati atau Wakil Bupati yang datang tetapi malah Sekcam yang  yang notabenenya berbeda ruang lingkung kebijakan," paparnya kembali. 

Menyikapi hal ini, HMI Cabang Tembilahan mengingatkan Pemkab Inhil yang di Nahkodai oleh HM Wardan dan Syamsudin Uti untuk bersikap responshif terhadap berbagai kegiatan kepemudaan di Inhil ini. 

"Dalam hal ini kami dari HmI cabang Tembilahan mengingatkan kepada pemerintah untuk selalu bersikap responsif terhdap kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pembinaan dan dukungan terhadap kepemudaan di daerah khususnya di Inhil ini," tegasnya. (adp)