MEDIALOKAL.CO - Banyak instansi yang selalu menggaungkan kalimat " MEDIA ADALAH PARTNER KITA ". benar, media adalah salah satu pilar dalam hal membangun setiap daerah. Media adalah wadah pengetahuan buat masyarakat tentang apa saja yang terjadi. Media adalah sumber berita, dan berita adalah konsumsi penting bagi masyarakat manapun.

Tapi ketika anggaran untuk media seolah di kebiri instansi tertentu, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, jelas ironis. tanggapan masyarakat bermacam-macam. Banyak kalangan yang bilang wajar, dan tidak sedikit yang mengatakan salah jika anggaran itu dikurangi.

Menanggapi polemik yang terjadi di kabupaten termuda di provinsi riau ini, begini pengakuan Irmansyah selaku Sekwan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Jumat (13/9/2019) di ruang kerjanya. Dalam penuturanya beliau mengatakan pada  awak media baik Cetak maupun Online  terkait pemangkasan anggaran untuk media melalui APBD P.

Irmansyah  menjelaskan  dirinya tidak ada melakukan pemangkasan Anggaran untuk media,  kalau memang ada saya melakukan hal demikian mana buktinya, " kata Sekwan.

Yang jelas Kabag Humas dan PPTK tidak pernah mengajukan anggaran untuk kegiatan media dengan saya. Saya tidak mau di kambing hitamkan oleh oknum bawahan saya,  saya mau secara transparan supaya jelas kemana arahnya dana yang telah dicairkan selama ini,  dan kegiatannya  harus jelas  dana yang dikeluarkan.

Menurutnya, selama dirinya menjabat Sekwan belum pernah menerima laporan dari mereka dan selama ini mereka belum ada  dilakukan pembahasan anggaran untuk media.

"Sampai saat sekarang ini saya belum menerima laporan anggaran untuk diajukan APBD P tahun 2019," ujarnya.

"Kita harus melakukan pertemuan setelah  pelantikan anggota DPRD yang baru insya allah Senin besok 16 September 2019 dan pada hari Rabu 18 September 2019 kita lakukan pertemuan, kita buka bukaan, nanti baru jelas siapa yang salah selama ini," kata Sekwan.

Sekwan tidak merasa takut demi kebenaran, dirinya siap melepaskan jabatan Sekwan demi mencari titik kebenaran, dalihnya Sekwan.

Karena saya tidak mau kecolongan seperti kejadian tahun 2016 menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, kegiatannya tidak jelas, hal seperti itu jangan terulang lagi dengan dirinya," ungkapan Sekwan.

Setiap keputusan itu hak seorang pemimpin, tapi ketika keputusan itu salah, kewajiban seorang pemimpin juga untuk mempertanggung jawabkanya.  Dalam hal ini tidak sedikit para awak media yang merasa dirugikan. Karena anggaran itu sudah di sahkan sebelumnya. Beberapa media bahkan menulis, supaya sang sekwan dicopot saja jabatanya oleh bupati kepulaun meranti. (spiritriau.com)