Pengadilan Hong Kong Vonis Dua Aktivis Penyelenggara Vigil Tiananmen Bersalah Atas Hasutan Subversi

Lee (69) dan Chow (41), mantan pemimpin Aliansi Hong Kong yang kini telah dibubarkan, dinyatakan bersalah karena "menghasut orang lain untuk mengorganisir, merencanakan, melakukan, atau berpartisipasi dalam tindakan dengan cara melanggar hukum dengan tujuan menumbangkan kekuasaan negara," demikian ringkasan pers yang dibagikan kepada wartawan di luar ruang sidang.

Keduanya hadir dalam persidangan dengan dikawal petugas pemasyarakatan. Lee melambaikan tangan dan membentuk simbol hati dengan kedua tangannya ke arah pendukungnya sebelum dibawa keluar dari ruang sidang. Chow, yang menjadi pengacara dirinya sendiri, sebelumnya menyatakan dalam persidangan pada Mei bahwa "hukum lah yang sedang diadili".

Dari Aksi Peringatan Publik ke Dakwaan Subversi

Hong Kong dan Makau dulunya satu-satunya wilayah di bawah kedaulatan China yang mengizinkan aksi berkumpul publik untuk mengenang peristiwa 4 Juni 1989, ketika militer China dikerahkan untuk membubarkan protes menuntut reformasi politik di dekat Lapangan Tiananmen. Namun, setelah pemberlakuan NSL pada 2020—menyusul gelombang demonstrasi besar yang sempat mengguncang pusat keuangan global itu—peringatan publik secara efektif dilarang.

Para pemimpin Aliansi Hong Kong didakwa pada 2021 dan telah ditahan sejak saat itu. Sidang kasus Lee dan Chow berlangsung selama 24 hari sejak Januari. Seorang terdakwa ketiga, mantan anggota legislatif Albert Ho (74), telah mengaku bersalah pada Januari lalu.

Inti perkara ini berfokus pada slogan Aliansi yang menuntut "mengakhiri kekuasaan satu partai". Pengadilan menilai para terdakwa "berniat membuat orang lain kehilangan kepercayaan pada Partai Komunis China dengan membangkitkan permusuhan dan menyebabkan perpecahan".

Pembelaan Kebebasan Berbicara dan Tuduhan Definisi Kabur

Tim pembela berargumen bahwa Aliansi hanya menjalankan hak kebebasan berbicara yang dijamin. Organisasi hak asasi manusia Amnesty International menyatakan kasus terhadap Lee dan Chow "bergantung pada definisi 'subversi' yang tidak jelas, terlalu luas, dan sewenang-wenang".

Di luar pengadilan, lusinan polisi berjaga dan menyingkirkan wartawan yang berhenti merekam warga yang mengantre untuk mendapatkan kursi di ruang sidang. Beberapa pendukung mengaku telah mengantre selama berhari-hari, bahkan menginap, demi menyaksikan jalannya persidangan.

"Bagi saya, kasus ini menggambarkan kekuatan absolut Beijing dalam membentuk kembali masyarakat sipil Hong Kong melalui Undang-Undang Keamanan Nasional," ujar seorang pendukung kepada Guardian. "Hasil ini menyoroti kendali penuh pemerintah pusat dalam penegakan keamanan nasional di wilayah tersebut," tambah pendukung lainnya.

Reaksi Inggris: Peringatan atas Komitmen Sino-British Joint Declaration

Pemerintah Inggris melalui Menteri untuk kawasan Indo-Pasifik, Rosie Winterton, mengecam vonis tersebut. "Putusan ini menunjukkan bahwa bahkan tindakan peringatan yang damai di Hong Kong kini diperlakukan oleh otoritas sebagai ancaman terhadap keamanan nasional," ujarnya dalam pernyataan resmi.

"Penggunaan ekstensif undang-undang keamanan nasional Beijing untuk menghukum dan membatasi ekspresi damai melemahkan komitmen yang dibuat China kepada Hong Kong berdasarkan Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984. Kami mengulangi seruan kami agar undang-undang keamanan nasional dicabut dan hak serta kebebasan dihormati di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong."

Sebelum vonis dibacakan, Chow menulis pesan dari penjara yang ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham. "Mereka mencoba menulis ulang sejarah Hong Kong... mereka tentu ingin menghapus beberapa ingatan, atau ingatan tentang beberapa bab dalam sejarah kita," tulis pengacara lulusan Cambridge itu, seperti dikutip Guardian.

Hong Kong dijanjikan kebebasan politik tertentu yang tidak diberikan di wilayah lain China ketika diserahkan kembali pada 1997. Para kritikus menyebut NSL telah melumpuhkan masyarakat sipil, dengan sebagian besar pemimpin oposisi kota ditahan atau melarikan diri. Otoritas Beijing menyatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah protes besar pada 2019.