Prabowo Tutup 700 BUMN demi Hemat Rp100 Triliun, Ini Kriteria yang Jadi Acuan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Penulis: Fajar
Selasa, 01 September 2026 | 09:01:01 WIB

MEDIALOKAL.CO — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana itu saat pidato penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8). "Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," ujarnya. Penghematan dari sisi overhead, gaji direksi, dan komisaris ditargetkan mencapai Rp100 triliun per tahun, sehingga total penghematan pemerintah mendekati Rp300 triliun.

BUMN Merugi dan Bisnis Tumpang Tindih Jadi Prioritas

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai BUMN yang terus merugi dan sulit berkembang harus masuk daftar restrukturisasi. "BUMN yang terus merugi jadi beban, bahkan bukan tidak mungkin bebannya merambat ke APBN dengan minta PMN," katanya. Ia menambahkan, lini bisnis yang saling tumpang tindih juga perlu dikonsolidasi atau dibubarkan. Konsolidasi sudah mulai terlihat di sektor pelabuhan, bandara, dan perhotelan.

Menurut Herry, pengurangan jumlah BUMN otomatis membuat pengelolaan lebih efisien dari sisi belanja modal dan biaya operasional. Perusahaan dengan lini serupa bisa digabung agar tidak saling berkompetisi di pasar yang sama. "Restrukturisasi BUMN dengan mengurangi jumlahnya merupakan ikhtiar untuk membuat kinerja BUMN lebih efisien," ujarnya.

Empat Kriteria Eliminasi BUMN Menurut Pengamat FEB UI

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengingatkan agar kebijakan rasionalisasi dilakukan secara cermat. Ia menyarankan empat kriteria perusahaan yang layak dieliminasi:
  • BUMN dengan kinerja keuangan negatif dan daya saing yang sudah sangat lemah.
  • Anak dan cucu perusahaan yang sudah tidak berkaitan dengan bisnis inti atau core business induknya.
  • BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) apabila fungsinya sudah bisa dialihkan ke pihak lain, misalnya badan layanan umum di bawah kementerian teknis.
  • Kelompok BUMN yang bidang usahanya sebagian besar sudah didominasi perusahaan swasta, seperti pabrik kertas atau produsen tekstil.
"Perlu kecermatan dalam implementasi kebijakan ini. Tindakan rasionalisasi BUMN bukan sekadar mengurangi jumlah BUMN, namun juga bagaimana meningkatkan value creation dari BUMN hasil konsolidasi," tegas Toto.

Efisiensi dan Pengawasan yang Diharapkan

Dengan struktur yang lebih ramping, Toto menilai cost structure BUMN bisa turun sehingga kemampuan menghasilkan pendapatan dan keuntungan meningkat. Pengurangan biaya duplikasi bisnis, overhead, serta mekanisme pengawasan yang lebih baik karena span of control lebih pendek menjadi efek utama. "Intinya streamlining BUMN ini diharapkan bisa menurunkan cost structure sehingga kemampuan generate revenue and profit bisa lebih besar," tambahnya.

Ia juga mencatat, struktur BUMN yang lebih ramping memperpendek rantai pengawasan kinerja. Direksi dan komisaris yang lebih sedikit berarti beban gaji berkurang, sementara keputusan strategis bisa lebih cepat dieksekusi. Herry menambahkan, cut loss perlu diambil agar kerugian tidak terus membesar. Gabungan kedua pendekatan itu diharapkan menekan beban APBN dan mengarahkan BUMN menjadi lebih sehat, bukan sekadar berstatus sebagai perusahaan pelat merah.

Reporter: Fajar