MEDIALOKAL.CO, RIAU -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama perangkat daerah terkait dalam rangka Pembahasan tentang rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau T.A 2022, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, Rabu (17/11/2021) lalu.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, dan Hardianto serta anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, yaitu Abu Khoiri, Almainis, Dani M. Nursalam, Husaimi Hamidi, Karmila Sari, Markarius Anwar, Mira Roza, Misliadi, Ramos Teddy Sianturi, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Sugeng Pranoto, Syamsurizal, Syafrudin Iput, Yanti Komalasari, Zulkifli Indra, dan Zulfi Mursal.

Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF. Hariyanto, Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Asisten II Setdaprov Riau Evarefita, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau Purnama Irwansyah, serta anggota TAPD lainnya.

Pada rapat hari ini dihadiri oleh sembilan Kepala Biro (Kabiro) beserta jajaran yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yaitu Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Alzuhra Dini Alinoni, Kabiro Ekonomi Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, Kabiro Administrasi Setdaprov Riau Kemal, Kabiro Hukum Elly Wardhani, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau Agusalim, Kabiro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Ariyadi, Kabiro Kesra Setdaprov Riau Zulkifli Sukur, Kabiro Umum diwakili oleh Kabag TU Safitri Handayani, dan Biro Pemerintahan.

Dari sembilan Biro yang ada, Hardianto fokus pada Biro Kesra. Karena menurutnya kegiatan pada Biro lain merupakan kegiatan rutin. Sementara kegiatan pada Biro Kesra terkait dengan banyak hajat pada masyarakat Riau.

Kabiro Kesra menjelaskan bahwa dana pagu awal untuk tahun 2022 berkurang. Karena dana Bosnas SD SMP kegiatannya ada pada kami. Ada aturan terbaru pada peraturan pemerintah bahwa pendistribusian dana bos langsung dari Kementerian ke sekolah yang ada di kab/kota. Kegiatan di Biro Kesra ada 2 program, yaitu kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual, dan kegiatan pengembangan pelayanan dasar.

Menanggapi hal tersebut, Hardianto mengatakan untuk fokus membahas terkait dana beasiswa.

“Fokus kita pada dana beasiswa. Kita sepakat pada bidikmisi, ditambah menjadi 5 perguruan tinggi diseluruh perguruan tinggi Indonesia. Terutama untuk anak Riau yang sekolah disitu. Saya merekomendasikan, anak-anak yang dapat juara dalam bidang keislaman untuk diberikan penghargaan khusus atau bonus seperti kemudahan dalam memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi. Di APBD 2022 sudah harus ada ruang khusus,” ujarnya.

Agung Nugroho juga menambahkan terkait beasiswa kedokteran yang ada di UNRI.

“Persoalan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran yang tahun lalu sudah menjadi program kita. Kita masih kekurangan, masih banyak daerah yang tidak dapat. Kenapa hal ini sangat kami usahakan karena di kab/kota puskesmasnya tidak ada dokter, sementara rumah sakit sangat jauh. Berikan beasiswa kepada anak daerah dan kemudian mereka dikembalikan kedaerahnya masing-masing untuk menjadi dokter disana,” ucapnya.

Terkait beasiswa, Kabiro Kesra menjelaskan bahwa beasiswa jenisnya ada 3 macam, yaitu:
1. Pendidikan bantuan sosial kurang mampu atau Bansos. Pada tahun 2022 akan diberikan kepada 3000 putra putri Riau yang di 78 kampus. Tujuannya untuk mengejar kuantitas.
2. Bantuan Bidikmisi untuk mahasiswa yang kurang mampu di enam perguruan tinggi yang ada di Riau, yaitu UMRI, UNRI, UIR, UIN, UNILAK, dan PCR.
3. Bantuan Prestasi terdapat dibeberapa perguruan tinggi diluar daerah, yaitu ada di UI, UGM, ITS, ITB, dan Universitas Brawijaya.

Lebih lanjut, Kabiro Kesra menjelaskan terkait bonus sudah diberikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Terkait kedokteran akan dikembalikan ke daerah masing-masing dan sudah dianggarkan untuk 24 orang.

Setelah pembahasan dengan sembilan biro dilingkungan Setdaprov Riau, rapat dilanjutkan dengan tiga Dinas yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Kepala Kesbangpol Provinsi Riau Kaharuddin, menjelaskan terdapat empat dana hibah, yaitu dana bantuan Partai Politik (Parpol), Forum Pembangunan Kebangsaaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan FKUB.

Kemudian Kepala Diskominfotik Provinsi Riau Chairul Riski, menjelaskan ada empat dana hibah pada Diskominfotik Provinsi Riau, yaitu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Penerbit Surat Perusahaan Pers (SPS), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Sementara pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Markarius Anwar menjelaskan terkait cagar budaya yang ada di Riau.

“Cagar budaya terancam dari segi sosial. Masyarakat sekitar tidak mendukung. Kalau bisa cagar budaya kita yang belum terdaftar tolong didaftarkan agar tidak hilang,” tuturnya.

Syamsurizal juga menegaskan untuk benteng 7 lapis agar dapat diperhatikan. Karena sudah 3 tahun diusulkan namun dicoret terus dengan alasan waktu tidak cukup.

Untuk pembahasan Dinas Sosial Provinsi Riau ditunda dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Dispora Provinsi Riau.

Agung Nugroho menyoroti terkait venue yang ada di Naga Sakti.

“Tenda payungnya sudah sangat rendah sehingga kita tidak tau apa yang dilakukan orang didalam itu. Lanjutkan pembangunan Naga Sakti, ditata dengan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali dan dapat menghasilkan omsetnya sangat lumayan. Kemudian untuk Gedung KNPI agar dapat dibenahi,” ujarnya.(adv)