MEDIALOKAL.CO - Pasca aksi damai yang dilakukan warga masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rohil Peduli Lingkungan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT Balam Sawit Sejahtera (BSS) pada Senin (26/11) kemarin, pihak managemen PT. BSS perusahaan memberi keputusan atas apa yang menjadi tuntutan warga. 

Dari press rilis yang diterima Spiritriau com dari pihak managemen PKS PT BSS pada Kamis (29/11) melalui Manager HRD PT BSS, Muhammad Yulianus memaparkan bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat, jauh sebelumnya sudah telah disiapkan. 

Untuk poin pertama seperti pelayanan kesehatan minimal satu bulan sekali pada Balita yang berada 2 km dari PKS, perusahaan sudah mempersiapkan Polyklinik. Yang mana, sampai sejauh ini, tinggal urusan administrasi Kepesertaan BPJS kesehatan karyawan yang dialihkan Faskes tingkat pertama di Polyklinik tersebut. 

Untuk poin kedua, lanjut Yulianus, pemberian alat peredam pada PT BSS agar suara tidak ada lagi, untuk menghilangkan suara agar tidak ada sama sekali itu tidak mungkin. Tetapi untuk menguranginya pihak perusahaan sudah melakukan dengan membuat peredam hingga tingkat kebisingan berkurang 20-30 persen dari sebelumnya. 

Poin ketiga yakni memberikan bantuan poding atau bahan makanan pada anak yang terkena asma karena PT BSS, Muhammad Yulianus mengatakan bahwa hal tersebut sangat perlu dilakukan kajian dan pembuktian resmi secara medis dari dokter yang menerangkan adalah benar akibat limbah PKS PT. BSS yang menyebabkan anak-anak menderita sakit Asma. 

Diceritakan Yulianus, baru-baru ini datang surat ke kepala desa minta klaim Rp 2 juta agar dibayarkan perusahaan karena terkena dampak dari bau limbah. "Tapi disitu tidak ada rekam medis, apakah sakit yang diderita akibat limbah kami, atau tidak. Untuk hal ini mohon maaf kami tidak dapat penuhi," tegas Yulianus.

Sementara, lanjut Manager HRD tersebut, area perumahan PKS adalah area terdekat dari lokasi atau sumber, warga yamg merupakan karyawan juga memiliki anak usia sekolah bahkan Balita, dan hingga kini warga karyawan tidak menemukan ataupun merasakan gejala penyakit sesak napas, atau lainnya. "Maka seharusnya warga perumahan PKS kamilah yg lebih dahulu merasakannya karena berada di ring 1  atau paling dekat dengan sumber. Ada sekitar 6 Balita kurang lebihnya, kalau memang bau limbah menyebabkan sesak napas, pastilah anak karyawan yang lebih dahulu terkena dampak," ujarnya. 

Poin ke empat, pengolahan limbah yang lebih baik lagi oleh PT BSS. Menurut Muhammad Yulianus, pengelolaan limbah PKS PT BSS ada 2 sistem. Pertama; limbah cair adalah dengan sistem LA (land aplikasi) yang saat ini dialiri ke lahan kebun sawit seluas +/- 100 ha milik Bapak Sholati Imran Sagala di KM 24. Perusahaan juga menggandeng konsultan lingkungan dalam pelaksanaan LA tersebut.

Kedua; limbah padat, yang ditempatkan ke gudang penambungan limbah B3. Yang saat ini pembuatan gudang limbah B3 dalam tahap finishing. "Sebenarnya gudang limbah B3 kami sebelumnya telah ada dibangun, hanya saja ukurannya masih kecil, dalam kunjungan tim DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Rohil beberapa waktu yang lalu, kami disarankan untuk membuat yang lebih besar dari ukuran sebelumnya. Saran DLH Rohil tersebut kami tindaklanjuti," paparnya. 

Poin kelima, Penyerahan dana CSR yang tidak tersalurkan. Hal ini dikatakannya adalah tuduhan sepihak yang tidak relevan dengan apa yang sudah perusahaan buat selama ini. 

Sebelum perusahaan berproduksi saja pada tahun 2017 telah melakukan diantaranya, santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim dan fakir miskin sekitar perusahaan, yang saat itu data penerima santunannya kami dapat dari RT/RW kelurahan Balam Sempurna Kota dan Bangko sempurna. 

Sampai saat ini perusahaan masih komit menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat walaupun skopnya masih kecil, hal ini sesuai pula dengan kepatutan dan kemampuan perusahaan saat ini. Belum lagi pemberian sembako bagi supir-supir truck yang mengantarkan TBS ke PKS. 

"Sebenarnya saat ini kami sedang membuat 'Maping' dimana program CSR tahun 2019 ini dapat berjalan sesuai target kami, untuk tahun depan, selain yang telah kami lakukan di tahun 2018 ini, kami mulai masuk ke bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi," tandasnya. 

Pada bidang kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang bersifat pencegahan dan bukan pengobatan. "Dan target program CSR 2019 ini telah diperintahkan oleh Pimpinan kantor pusat kami pada bulan Mei 2018 yang lalu untuk dipersiapkan agar tahun 2019 dapat dijalankan, tepatnya pada bulan Maret," tandasnya. 

Untuk poin ke enam, pelayanan masyarakat dalam bentuk kesehatan selama satu bulan sekali menurutnya itu bagian dari program CSR. Dan bahkan, pihak perusahaan telah mempersiapkan Polyklinik yang dalam waktu dekat susah dapat dioperasikan. 

Poin ke tujuh, pemasangan saluran air agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Sudah dilakukan dengan berkordinasi langsung dengan warga.

Rehabilitas atap seng rumah warga radius 2 km. Soal ini, biar pemerintah yang menjawab, kami tidak mampu soal itu. Karena bahan baku alat pembakar kami, juga dari bahan alami seperti cangkang dan fiber. Tidak ada bahan kimia atau batubara. Kami tidak mampu kalau soal mengganti atap rumah itu." ujarnya. 

Sebelum pabrik kami berdiri, ada pabrik PKS yang telah berdiri bertahun tahun dan dampaknya tidak pula membuat korosi pada atap seng rumah warga. Jika saat ini kami diminta untuk mengganti atap rumah warga, mohon maaf kami tidak mampu dalam hal ini. 

Poin kedelapan, memberikan hasil limbah berupa abu untuk pupuk pertanian radius 2 km. Perusahaan telah melakukan perjanjian dengan saudara Sholati Imran Sagala dalam hal ini, 50 persen diambil pak Sholat, 50 persen lagi untuk kebutuhan pabrik, karena masih dipakai untuk bahan campuran pemisah kernel dan cangkang serta untuk pengembangbiakan bakteri di kolam limbah. "Sebab awal berdirinya perusahaan, waktu mengurus UKL UPL, pihak perusahaan menggunakan Land aplikasi yang mana pak Sholati mengizinkan lahannya digunakan untuk LA secara gratis. Hal itu sebagai feed back (konfensasi) terhadap pak Sholati Imron Sagala yang telah sudi lahannya untuk dijadikan LA," urainya lagi. 

Poin kesembilan, Konvensasi terhadap jebolnya kolam limbah yang mengalir ke tanah masyarakat. Perlu bantuan pendampingan aparat Kepenghuluan atau kelurahan setempat sebagai penengah, agar perundingan dan kesepakatan memang adil serta tidak merugikan kedua belah pihak dengan panduan dan sepengetahuan aparat setempat.

Poin kesepuluh, konvensasi terhadap rumah yang kebanjiran akibat pengecilan sungai oleh PT BSS. Mohon dijelaskan area dan rumah yang dimaksud, hal ini harus dilakukan investigasi lebih lanjut apakah benar ini memang diakibatkan perusahaan, intinya perusahaan tidak menyetujui hal tersebut. 

Poin kedua belas, Menyediakan lapangan pekerjaan. Rekrutmen tenaga kerja lokal diatas ketentuan Perda yaitu 60% utk putra daerah. Hingga Nopember 2018 presentase nya adalah 70%. Total karyawan kami 149 orang dimana 110 orang nya adalah putra daerah Rohil. 

Poin kesebelas, Memberikan bantuan social dan berpartisipasi dan membangun jalan dan jembatan di radius 2 km. Sudah dilakukan di lokasi Jl Pertanian Kepenghuluan Bangko Lestari.

Dan terakhir Bantuan beasiswa terhadap anak yang kurang mampu, sudah dipaparkan diatas, yang mana program tersebut merupakan program CSR yang akan dijalankan pada 2019 mendatang.

Yang mana, keputusan tuntutan Aliansi Masyarakat Rohil Peduli Lingkungan ini juga dipaparakan pihak perusahaan dihadapan masyarakat, camat Bangko Pusako, camat Balai Jaya, datuk penghulu Bangko Lestari, datuk penghulu Bangko Sempurna dan Lurah Balam Sempurna serta dihadiri kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohil Suwandi S.Sos. (spiritriau.com)