MEDIALOKAL.CO - Sejumlah pimpinan forum honorer K2 (kategori dua) tetap menolak kebijakan pemerintah memberi peluang mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Walaupun disebut kesejahteraan PPPK setara PNS, mereka tetap menolak.

"Kami tetap menolak. PPPK tidak seindah yang diucapkan. Kami sudah diskusi soal drafnya, semua setara PNS tapi tidak seindah yang kami bayangkan," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN, Senin (3/12).

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih juga berpendapat sama. Dia mengatakan, kalau memang gaji PPPK setara PNS, mengapa honorer K2 tidak diangkat saja menjadi PNS. Toh beban keuangan negara sama. Apalagi tidak semua honorer K2 tua bisa menjadi PPPK karena harus diseleksi juga.

"PPPK tidak semanis ucapan dan janji pemerintah. PPPK bukan solusi untuk K2," terangnya.

Titi melanjutkan, honorer K2 sudah dianggap tidak ada. Yang dipercaya pemerintah sekarang adalah PGRI. Padahal PGRI hanya mengurusi masalah guru.

Tenaga teknis dianggap tidak penting meski selama ini mereka juga menjadi tulang punggung pelayanan publik.

"Ini bak skenario sinetron. Siapa yang selama ini bergerak, berjalan dengan dewan, orang lain yang merasa saat ini jadi pahlawan. Seolah dia yang berhasil. Namun saya yakin kebenaran tidak akan pernah salah dan selalu di akhir cerita baru terlihat," sambung Nurbaiti. (jpnn.com)