MEDIALOKAL.CO - Rencana pemerintah melakukan rekrutmen calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Februari 2019 diragukan Komisi X DPR RI.

Menurut Amran, anggota komisi pendidikan, tidak adanya titik temu antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa membuat rencana rekrutmen calom PPPK tertunda.

"KemenPAN-RB dan Kemenkeu belum ada titik temu. Kemenkeu menyatakan KemenPAN-RB belum memiliki roadmap jelas untuk pengangkatan tenaga honorer, sementara KemenPAN-RB menyebut Kemenkeu belum memiliki anggaran jelas untuk mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS makanya sampai sekarang belum selesai-selesai," kata Amran, Sabtu (15/12).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku pesimistis, Februari ada rekrutmen calon PPPK selama belum ada kesepakatan di internal pemerintah. Itu sebabnya dalam rapat kerja (Raker) Komisi X dengan Mendikbud, MenPAN-RB, Menkeu, dan Mendagri tentang penyelesaian guru honorer K2, Rabu (12/12) seluruh legislator meminya jaminan pemerintah.

"Apakah ada jaminan Februari 2019 akan diselesaikan permasalahan PPPK ini? Kami butuh kepastian yang jelas," ujarnya.

Sementara, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya berencana menggelar rekrutmen CPPPK antara Februari-Maret. Anggaran pengadaan calon PPPK juga sudah masuk dalam RAPBN 2019.

"Sesuai janji pemerintah, usai pengadaan CPNS 2018 akan langsung diadakan rekrutmen calon PPPK. Berapa formasi yang disiapkan kami masih menunggu pertimbangan teknis Kemenku dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," tandasnya. (jpnn.com)