MEDIALOKAL.CO - Pengurus Forum Honorer K2 menyebutkan, Pemkab Bondowoso tidak ikut membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu. Pasalnya, pemda tidak siap menggaji PPPK.

Koordinator Daerah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bondowoso Jufri mengungkapkan, setelah bertanya kepada sekretaris daerah, perekrutan PPPK tahap satu di wilayah kami tidak bisa dilaksanakan.

Alasan utamanya adalah ketidakjelasan pada juknis. Kemudian Anggaran pembiayaan PPPK dibebankan pada APBD sehingga memberatkan kabupaten.

"Bukan hanya penggajian, tapi juga panitia pengadaan rekrutmen PPPK dibebankan ke daerah. Ini sangat membebani pemda," ujar Jufri kepada JPNN, Sabtu (9/2).

Dia melanjutkan, bila pemerintah pusat ingin menyelesaikan masalah honorer K2, kenapa harus dibebankan ke daerah. Mengapa juga harus PPPK dan bukan langsung CPNS.

"Bondowo menolak PPPK, kami maunya PNS," tegas Jufri.
Walaupun begitu, Jufri mengaku akan memantau portal SSCASN BKN. Dia ingin melihat daerah mana saja yang membuka rekrutmen PPPK. (jpnn.com)