PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO— Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran perjalanan dinas serta makan dan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan total nilai mencapai Rp80,3 miliar.

Laporan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh DPP-SPKN kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sejak 8 Agustus 2025. DPP-SPKN menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Riau dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan dan profesional.

Sekretaris Jenderal DPP-SPKN, Frans Sibarani, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Polda Riau. Namun demikian, Frans berharap penanganan laporan tersebut dapat menjadi perhatian serius mengingat tahun anggaran masih berjalan dan potensi kerugian negara perlu dicegah sejak dini.

“Kami mengapresiasi Polda Riau yang telah menerima laporan ini. Harapan kami, proses penyelidikan dapat segera ditindaklanjuti agar pengelolaan anggaran publik benar-benar berjalan sesuai aturan,” ujar Frans, Kamis 8 Januari 2026..

Frans menjelaskan, anggaran yang dipersoalkan meliputi belanja perjalanan dinas tahun 2024 sebesar Rp40,2 miliar serta anggaran makan dan minum tahun 2025 senilai Rp40,1 miliar.

Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut perlu dikaji secara cermat guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pengawasan penting dilakukan agar anggaran tidak disalahgunakan melalui mekanisme yang tampak formal namun berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.

DPP-SPKN berharap Ditreskrimsus Polda Riau dapat melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), memanggil pihak-pihak terkait, serta mengamankan dokumen yang diperlukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami percaya Polda Riau memiliki komitmen dan kapasitas untuk menegakkan hukum secara profesional dan objektif. Langkah tegas dan transparan tentu akan meningkatkan kepercayaan publik,” tegas Frans.

DPP-SPKN menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan laporan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara.

“Tujuan kami adalah memastikan anggaran publik dikelola secara akuntabel demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Frans Sibarani.***