PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO – Pemerintah Provinsi Riau tengah mematangkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih yang berlokasi di SMA Negeri 2 Koto Tibun, Kabupaten Kampar. Fokus utamanya pada optimalisasi fungsi aset agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Program Koperasi Merah Putih dirancang bukan sekadar koperasi sekolah, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu berbasis komunitas.

Skema yang disiapkan mencakup penyediaan sembako murah guna membantu pengendalian inflasi pangan, layanan klinik dan apotek desa untuk memperluas akses kesehatan, fasilitas cold storage bagi hasil pertanian dan perikanan, hingga dukungan logistik desa untuk memperlancar distribusi produk lokal.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa pemanfaatan aset pemerintah harus memberikan nilai tambah, bukan sekadar digunakan tanpa arah yang jelas.

“Kita ingin aset pemerintah ini benar-benar produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi bangunan yang berdiri tanpa kontribusi nyata. Koperasi Merah Putih ini kita dorong menjadi pusat pergerakan ekonomi lokal,” ujar Erisman, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, keberadaan koperasi di lingkungan sekolah juga memiliki nilai strategis dalam membangun budaya kewirausahaan sejak dini. Namun, ia menekankan bahwa orientasi utama tetap pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Erisman menjelaskan, konsep cold storage menjadi salah satu poin penting karena selama ini banyak petani dan nelayan menghadapi kerugian akibat keterbatasan penyimpanan hasil produksi.

“Sering kali hasil pertanian dan perikanan tidak terserap maksimal karena tidak ada fasilitas penyimpanan yang memadai. Dengan cold storage, produk bisa disimpan lebih lama, kualitas terjaga, dan harga jual lebih stabil. Ini penting untuk meningkatkan daya tawar petani dan nelayan,” jelasnya.

Selain itu, penyediaan sembako dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Menurut Erisman, koperasi harus hadir sebagai solusi konkret, bukan hanya simbol program.

“Kita ingin koperasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Kalau harga pasar naik, masyarakat masih punya alternatif untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar pemanfaatan aset daerah berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Semua harus sesuai aturan. Pemanfaatan aset daerah tidak boleh sembarangan. Kita pastikan aspek legal, administrasi, dan pengawasannya berjalan baik agar program ini berkelanjutan,” ujar Erisman.

Ke depan, Dinas Pendidikan Riau akan terus berkoordinasi dengan DPRD serta perangkat daerah terkait untuk memastikan program ini tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi dan memberi dampak nyata bagi penguatan ekonomi berbasis desa.

Dengan skema terpadu yang disiapkan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan penguatan kesejahteraan masyarakat.