MEDIALOKAL.CO — Pemerintah Indonesia masih mengandalkan pembatasan 50 liter per hari lewat barcode MyPertamina untuk menyalurkan subsidi Pertalite dan Solar. Pengamat energi menilai skema berbasis kendaraan itu belum mampu membedakan identitas pengguna sebenarnya, sehingga rawan disalahgunakan. Wacana peralihan ke kuota berbasis NIK muncul sebagai alternatif, meski belum ada keputusan resmi penerapannya.
Subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia hingga kini disalurkan lewat pendekatan harga universal. Kendaraan apa pun yang memiliki barcode MyPertamina dapat membeli Pertalite dan Solar bersubsidi hingga 50 liter per hari. Mekanisme ini berfokus pada pengendalian kendaraan, bukan pengendalian orang.
Karena itu, sistem belum mampu membedakan identitas pengguna dan kebutuhan riil dari kendaraan yang sama. Mobil pribadi untuk perjalanan rutin ke tempat kerja dan truk ringan untuk logistik antarkota tunduk pada aturan kuota yang identik.
Besaran dan Cakupan Subsidi yang Berlaku Sekarang
Batas pembelian BBM bersubsidi saat ini adalah 50 liter per hari per kendaraan, diverifikasi melalui barcode MyPertamina. Tidak ada informasi resmi dalam bahan mengenai nominal rupiah subsidi per liter, total anggaran, maupun jadwal pencairan karena skema ini berupa potongan harga di pompa bensin, bukan bantuan tunai.
Informasi lengkap mengenai harga dan kuota resmi dapat diakses melalui kanal MyPertamina dan Pertamina.
Siapa yang Berhak dan di Mana Celahnya
Pada skema berjalan, hak membeli BBM bersubsidi melekat pada kendaraan yang terdaftar, bukan pada orang. Pengamat energi menyoroti konsekuensi desain ini:
"Masih berbasis unit kendaraan sehingga sulit membedakan identitas pengguna sebenarnya," demikian penilaian pengamat energi yang dikutip dalam bahan.
Dampaknya, pelaku usaha dengan konsumsi tinggi berpotensi tidak memperoleh subsidi yang memadai. Sebaliknya, konsumen dengan konsumsi rendah dapat mengalihkan kelebihan kuotanya ke pasar abu-abu. Praktik meminjam mobil untuk mengisi BBM dan mengantre berulang kali juga sulit dicegah.
Usulan Struktur Tiga Lapis Berbasis NIK
Wacana perbaikan menempatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai akun subsidi, bukan pelat nomor. Hak atas subsidi dicatat dalam identitas digital individu, terlepas dari kendaraan yang digunakan. Setiap warga negara memiliki hak membeli BBM bersubsidi dalam jumlah liter tertentu setiap bulan.
Lapis kedua adalah kuota bertingkat, bukan kuota seragam. Untuk pengguna pribadi, acuan yang dibahas sekitar 200 liter per bulan. Jalur khusus disediakan bagi penggunaan produktif: pengemudi ojek online, pelaku angkutan barang skala kecil, serta sektor perikanan dan pertanian, dengan bukti registrasi sektor dan catatan konsumsi yang dapat diverifikasi.
Lapis ketiga, pembelian di atas kuota dikenai harga pasar tanpa penalti tambahan. Sinyalnya jelas: semakin banyak menggunakan, semakin besar biaya yang dibayar, tanpa hukuman berlebihan bagi yang sewaktu-waktu butuh BBM dalam jumlah besar.
Pelajaran Malaysia lewat Program BUDI95
Malaysia membatasi subsidi RON95 hingga 200 liter per orang per bulan melalui program BUDI95. Setiap warga negara berusia di atas 16 tahun memiliki kuota, dan konsumsi melebihi kuota dibeli dengan harga pasar.
Saat harga minyak menembus 100 dolar AS per barel, subsidi bulanan Malaysia masih terkendali di kisaran 4 miliar ringgit. Kuota sempat diturunkan dari 300 liter menjadi 200 liter, tetapi jalur pengecualian 800 liter bagi pengemudi e-hailing dipertahankan.
Desain itu menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Dari sisi fiskal, pemerintah tetap mengendalikan anggaran ketika total subsidi melonjak dari 700 juta menjadi 4 miliar ringgit per bulan. Dari sisi politik, sekitar 90% penduduk menggunakan rata-rata 100 liter per bulan, sehingga pemotongan kuota tidak menyentuh kebutuhan sehari-hari mayoritas warga.
Risiko Sosial jika Harga Diubah Mendadak
Kerusuhan sosial di Eropa akibat lonjakan harga bahan bakar menjadi peringatan. Bahan mencatat bahwa harga diesel di Italia naik dari sekitar 1,5 euro per liter, tanpa merinci kronologi lengkapnya.
Pelajaran utamanya bukan bahwa harga tidak boleh naik, melainkan bahwa cara dan ritme kenaikan menentukan intensitas reaksi sosial. Mencabut subsidi secara mendadak sama berisikonya dengan mempertahankan harga murah artifisial yang menumpuk biaya fiskal tersembunyi.
Status Kebijakan dan Kanal Pengaduan
Hingga bahan ini disusun, belum ada keputusan resmi pemerintah Indonesia mengenai penerapan kuota BBM bersubsidi berbasis NIK. Skema yang berjalan tetap pembatasan 50 liter per hari via barcode MyPertamina. Masyarakat disarankan memantau pengumuman resmi Kementerian ESDM dan Pertamina, serta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan penambahan kuota atau pendaftaran subsidi dengan biaya tertentu.
