MEDIALOKAL.CO - Potensi di sektor pangan bisa diandalkan menjadi penyangga utama kekuatan ekonomi  Indoesia. Karena dari sisi sumber daya alam (SDA). Indonesia memperoleh keberuntungan tersebut yang selalu dengungkan sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah.

Namun pada realitasnya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok manusia dan pemenuhannya merupakan hak yang harus dipenuhi masih identik  impor pangan.

Amran mengatakan sudah blacklist 15 importir dan 21 importir akan di-blacklist. Dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi-Jk pihaknya sudah memperkarakan 782 kasus mafia pangan. Dari jumlah tersebut, 409 orang menjadi tersangka. "Hasil penindakan satgas Polri 66 kasus beras, 27 kasus ternak, 21 kasus hortikultura, 12 kasus pupuk, 247 kasus lainnya," 

Mafia dan kartel pangan dalam memainkan harga akan pangan sangat merugikan kepada petani dan itu adalah teror besar untuk petani yang melakukan usaha tani di pangan karena ketidak ada kepastian harga yang dimainkan oleh pihak-pihak importir.

Kita semua menanti keseriusan Jokowi-Jk melaksanakan kedaulatan pangan dengan mensinergikan seluruh kementrian dan instansi terkait. Karena persoalan pangan adalah persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Untuk itu kami mendesak pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian segera membuka data perusahaan yang sudah di blacklis dan yg akan di-blacklist untuk tercapainya keterbukaan informasi publik sebagaimana cita-cita reformasi dalam pencapaian proses demokrasi yang sedang kita laksanakan ini. Dan tidak hanya itu, kementerian pertanian harus tegas dalam memberangus perusahan-perusahaan pangan yang menjadi bagian permainan elite yang sudah jelas menyengsarakan rakyat dan perwujudan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia.

Penulis : Hasbi Abdullah (Sekertaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia)