MEDIALOKAL.CO - Pengamat politik Ujang Komaruddin mengomentari empat keanehan dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tertera pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, salah satunya soal lem aibon.

Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, ada indikasi politik anggaran yang tidak sehat di Pemprov DKI Jakarta.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan agar Dinas Pendidikan memberikan penjelasan yang gamblang terkait masalah ini agar tidak terus-terusan menjadi sorotan public.

"Yang pasti dan yang jelas, Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus memberikan klarifikasi ke rakyat Jakarta. Kenapa anggaran itu diajukan, apa urgensinya, dan kenapa harganya mahal," kata Ujang kepada JPNN.com, Jumat (31/10).

Ujang juga mengatakan, jika pihak DPRD tidak mampu mengawasi kinerja Pemprov DKI, maka rakyat yang harus secara aktif mengawasinya.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya sebelumnya memaparkan empat keanehan dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI yang dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Masing-masing pengadaan lem aibon dan bolpoin, yang nilainya ratusan miliar rupiah. Kemudian pengadaan smart storage dan storage server dan pengadaan ribuan komputer yang satu unitnya Rp 15 juta.

Dinas Pendidikan DKI telah menyatakan ada kesalahan penginputan data terkait anggaran pembelian lem aibon. Sementara rencana pembelian komputer, dinyatakan telah dibatalkan. (*)

sumber : jpnn.com 
https://m.jpnn.com/news/tolong-jelasakan-untuk-apa-beli-lem-aibon-rp828-miliar