PEKANBARU, Medialokal.co - Pemerintah provinsi Riau memperoleh alokasi dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 

Dana BPDPKS ini bersumber dari pungutan ekspor hasil kelapa sawit. Pada tahun 2020 ini pemprov Riau memperoleh alokasi dana PSR untuk 24 hektar lahan sawit rakyat. Riau merupakan provinsi terluas yang memperoleh bantuan dana PSR. 

"Dana PSR ini dalam bentuk hibah langsung kepada petani yang akan melakukan peremajaan kebun sawitnya dengan bantuan hibah sebesar 30 juta rupiah per hektar. Setiap kepala keluarga maksimal memperoleh bantuan dana PSR untuk 4 hektar," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Ir Zulfadli, di Pekanbaru Jumat (7/8/2020). 

Zulfadli menjelaskan, pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan bertugas untuk mendorong, mesosialisasikan program PSR, serta sebagai verifikator dan pengawalan kegiatan agar program ini tepat sasaran. 

"Melalui program PSR ini diharapkan dapat meringankan beban petani pekebun kelapa sawit yang akan melakukan peremajaan kelapa sawitnya. Disamping bisa meringankan beban masyarakat, program PSR juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar," ujar Zulfadli. 

Disampaikan Zulfadli, Pemprov Riau telah menempatkan sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi daerah. Terbentuknya Dinas Perkebunan Riau tahun 2020 ini merupakan salah satu upaya dan bentuk komitmen pemerintah daerah guna membenahi sektor perkebunan. Sehingga diharapkan bisa memberikan peran yang signifikan di masa mendatang. 

Menurutnya, selama masa Covid-19 komoditi perkebunan memperlihatkan harga jual yang relatif stabil, baik itu sawit, karet kelapa maupun komoditi lainya.

"Kondisi ini sangat membantu petani menghadapi kondisi ekonomi yang lesu dan sulit pada beberapa bulan terakhir," tutup Zulfadli. (*)