PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO - Serangkaian pelanggaran berat mulai dari pembukaan tambang tanpa izin, perambahan kebun kelapa sawit seluas belasan ribu hektare, hingga kebakaran lahan gambut berulang menjadi pemicu pencabutan izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan tegas tersebut dieksekusi Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan lapangan Satgas PKH, PT RAPP terbukti melakukan pelanggaran serius di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) miliknya. Pelanggaran tersebut mencakup keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, aktivitas bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain alih fungsi lahan dan kerusakan kawasan lindung, tim lintas kementerian dan lembaga juga menemukan fakta terjadinya kebakaran lahan gambut secara berulang di wilayah kerja perusahaan.
Satgas PKH turut menyoroti lemahnya perlindungan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berdampak langsung terhadap penyempitan dan kerusakan habitat gajah Sumatera.
Atas dasar temuan pelanggaran tersebut, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 yang mencabut PBPH PT RAPP dengan total luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare. Dengan terbitnya surat keputusan itu, seluruh aktivitas operasional perusahaan di dalam areal izin resmi dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada di bawah penguasaan negara.
Meski izin konsesi telah dicabut, Satgas PKH menegaskan bahwa PT RAPP tidak serta-merta terbebas dari sanksi lanjutan. Kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi tetap melekat dan wajib dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam operasi penegakan hukum yang sama, Satgas PKH juga menindak pelanggaran yang dilakukan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi menampung, membeli, dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipasok dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Operasional PKS milik PT GSL tersebut dinilai menjadi pemicu makin masifnya perambahan kawasan hutan di wilayah sekitarnya untuk dikonversi menjadi kebun sawit tanpa izin. Menyikapi temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses sekaligus menolak permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare yang diajukan perusahaan, serta mengambil alih penguasaan penuh atas pabrik dan kebun kelapa sawit PT GSL seluas 42 hektare tersebut.
Eksekusi penertiban di Riau ini melibatkan jajaran pejabat tinggi lintas kementerian dan penegak hukum pusat maupun daerah. Hadir langsung di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) serta Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Koordinator Bidang Pidsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, serta Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus digulirkan secara terukur dan berkelanjutan demi memulihkan fungsi ekologis gambut, menjaga tata air, dan menyelamatkan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo sebagai benteng terakhir kelangsungan hidup gajah Sumatera.
Kami akan menayangkan jawaban resmi dari pihak manajemen PT RAPP maupun sebagai bentuk hak jawab di berita lain. (***)