MEDIALOKAL.CO - Pengusaha menolak kebijakan pemerintah mengeluarkan 25 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Mereka menilai kebijakan itu akan merugikan sejumlah pengusaha, khususnya UMKM. Namun, pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tersebut harus diambil untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yang defisit lantaran modal asing bakal masuk ke dalam negeri.

"Enak saja ngomong begitu (menolak), heran. Kita ini situasinya transaksi berjalannya itu belum, boro-boro pulih, turun saja belum bisa," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan masuknya modal asing. Hal itu demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Modal asing ini bakal meningkatkan neraca modal untuk menyeimbangi defisit akibat impor.

"Maka tinggal pasangannya ini yang harus dilihat, transaksi modal dan finansial. Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak ada yang akan mengimbangi defisitnya itu," ujarnya.

Pemerintah juga tidak akan menutup diri jika ada masukan dari para pengusaha, selama ada buktinya, dan kajiannya realistis.

"Bukan mau menang-menangan berteriak. Kalau punya bukti, kasih, kita akan kaji bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta kebijakan DNI dicabut.

"Anggota HIPMI kita UMKM, kita minta DNI dicabut itu, 90% anggota HIPMI UMKM itu mau di-kemanakan anggota saya itu?" katanya kepada detikFinance beberapa waktu lalu.

(detik.com)