TEMBILAHAN – Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, mengikuti peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 secara virtual. Kegiatan itu diikuti dari ruang e-Bilik Diskominfopers Kabupaten Inhil, Tembilahan, Senin 11 Mei 2026.

Peluncuran dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Panduan dan bahan ajar tersebut ditujukan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga pendidikan menengah. Tujuannya memperkuat pendidikan karakter dan membangun budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan sekolah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Akhmad Wiyagus menegaskan korupsi adalah musuh pembangunan. Praktik korupsi menyebabkan kebocoran anggaran, pelayanan publik tidak optimal, hingga terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

“Penindakan hukum saja tidak cukup. Pencegahan harus jadi prioritas melalui pembangunan budaya antikorupsi sejak dini lewat dunia pendidikan. Pendidikan antikorupsi bukan hanya mengajarkan aturan hukum, tetapi juga membentuk karakter,” ujarnya.

Senada, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pendidikan antikorupsi penting untuk membangun karakter generasi muda. Nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab perlu ditanam sejak usia dini agar menjadi budaya sehari-hari.

“Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak usia dini agar menjadi budaya dan karakter dalam kehidupan. Sekolah punya peran strategis membentuk generasi yang sadar nilai kejujuran dan antikorupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik,” ungkapnya.

Kehadiran Wabup Yuliantini dalam kegiatan nasional ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Inhil berkomitmen memperkuat pendidikan karakter dan membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas. (Adv)