Anggaran Dipangkas, Media Nasional Dapat Alokasi Besar

PEKANBARU, MEDIALOKAL.CO — Kebijakan alokasi anggaran kerjasama media Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2026 dinilai telah memutilasi porsi media massa lokal secara sistematis. Dalam tiga tahun berturut-turut, jatah tayang dan nilai kerjasama media lokal terus dipangkas drastis. 

Sebaliknya, sejumlah media massa nasional yang sebelumnya tidak pernah terdengar masuk dalam daftar mitra kerjasama, tahun ini mendadak mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar. Kebijakan ini semakin memojokkan keberadaan media massa lokal hingga ke titik terjepit.

Data konkret yang diperoleh menunjukkan pola pemangkasan yang sangat jelas dan terencana selama tiga tahun terakhir: Tahun 2024: Media lokal mendapatkan 6 kali tayang advertorial dengan nilai Rp 2,5 juta per tayang. Tahun 2025: Sudah dipangkas menjadi 4 kali tayang dengan nilai yang sama. 

Tahun 2026 (hingga akhir Agustus): Baru mendapatkan 2 kali tayang, dan dari jumlah itu baru dibayar 1 kali — sisanya tertunda tanpa kejelasan waktu pencairan. 

"Kebijakan ini jelas mematikan ruang gerak media massa lokal. Kami yang setiap hari menyampaikan informasi langsung ke warga Pekanbaru — justru dipangkas terus-menerus. Sementara media massa nasional yang sebelumnya tidak pernah terdengar bekerja sama, tahun ini mendadak dikucurkan dana besar-besaran," ungkap perwakilan media massa lokal yang enggan namanya disebut.

Yang paling menyakitkan, media massa nasional yang kini mendapatkan porsi besar tersebut sebelumnya tidak pernah terdengar masuk dalam daftar mitra kerjasama Pemko Pekanbaru. Mendadak di tahun 2026, alokasi anggaran dialihkan ke pihak luar, sementara media massa lokal yang sudah bertahun-tahun setia meliput justru dikorbankan.

Di tengah biaya operasional yang terus meningkat, sumber pendapatan dari kerjasama dengan Pemko justru dikikis habis. Padahal, media lokal adalah garda terdepan yang setiap hari menyampaikan informasi pemerintahan Kota Pekanbaru kepada masyarakat setempat. Ketika media lokal semakin terpojok, akses informasi warga Pekanbaru terhadap kebijakan pemerintah juga semakin terbatas.

Belum lagi masalah pembayaran yang tertunda. Dua kali tayang yang sudah dilaksanakan media lokal pada tahun 2026, baru satu yang dibayar. Praktik ini dinilai tidak hanya mengurangi jatah, tetapi juga merugikan arus kas dan keberlangsungan usaha media lokal secara nyata.

Hingga saat ini, Pemko Pekanbaru sama sekali tidak transparan soal rincian anggaran ini. Tidak ada daftar terbuka nama media, jumlah tayang, maupun nilai kontrak yang dipublikasikan. Masyarakat dan pelaku media mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera menghentikan kebijakan yang merugikan media lokal ini, mempublikasikan seluruh rincian kerjasama secara terbuka, dan menjelaskan alasan perubahan mendadak yang menguntungkan media nasional baru ini.

"Kami tidak melarang Pemko kerjasama dengan media manapun, tapi jangan pula karena hal itu, kami yang dikorbankan, " ujar mereka. 

Redaksi telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh jawaban. Informaai dari beberapa staf di Kominfo Kota Pekanbaru, Kabag Kominfo rajin DL (Dinas Luar) dan jarang di tempat. Hal itu juga yang memperlambat proses pencairan advetorial kedua.**