MANDAILING NATAL, MEDIALOKAL.CO — Di balik setiap lubang galian di Pulo Padang, bukan sekadar tanah dan batu yang diambil. Ada nasi yang harus dimasak, ada biaya sekolah yang harus dibayar, dan ada keluarga yang menanti pulang penghasilan setiap hari. Itulah kenyataan yang kini terancam hilang, ketika Satuan Tugas Pertambangan Tanpa Izin mulai menertibkan aktivitas yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga.
Menurut Gusti Pardamean Nasution Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Sumatra Utara (GEMPSU) Mandailing Natal, dalam rilisnya ke redaksi Rbu (23/9/226), aktivitas pertambangan di wilayah ini telah berlangsung cukup lama.
Bagi masyarakat setempat, kegiatan itu bukan sekadar usaha tambang, melainkan sumber penghidupan yang memenuhi kebutuhan harian sekaligus membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kini, dengan langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, masa depan ratusan keluarga berada dalam ketidakpastian.
Warga tidak menutup mata bahwa pertambangan tanpa izin adalah persoalan hukum. Mereka memahami aturan dan tidak menolak ketentuan yang berlaku. Namun bagi mereka, persoalan ini tidak sesederhana menutup lubang dan pergi. Setiap kali aktivitas pertambangan dihentikan, ada keluarga yang kehilangan sumber nafkah. Ada anak yang mungkin terancam putus sekolah. Ada kebutuhan sehari-hari yang tiba-tiba tidak terpenuhi.
"Kami tidak meminta untuk melanggar hukum. Kalau memang tambang ini harus ditutup, kami terima. Tetapi pemerintah harus memberikan solusi. Setelah ini kami bekerja apa? Anak-anak kami makan dari mana? Bagaimana dengan biaya sekolah mereka?" demikian Gusti mengutip keresahan yang disampaikan warga Pulo Padang.
Yang mereka tanyakan bukan izin untuk terus melanggar aturan. Yang mereka pertanyakan adalah ke mana harus melangkah setelah sumber kehidupan ini dihentikan. Penertiban dinilai tidak boleh berhenti pada penutupan aktivitas semata, melainkan harus disertai jalan keluar yang nyata dan dapat dijalankan masyarakat.
Salah satu harapan terbesar yang disampaikan warga adalah adanya kejelasan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta kemungkinan memperoleh Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kepastian tersebut, kegiatan pertambangan yang selama ini berjalan dapat diarahkan ke jalur yang sah, teratur, serta tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Masyarakat juga berharap pemerintah membuka ruang dialog sebelum tindakan penutupan dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan turun langsung mendengar kondisi warga dan memetakan berapa banyak keluarga yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan tersebut. Sebab ketika sebuah sumber penghidupan dihentikan, yang terhenti bukan hanya kegiatan menggali tanah — melainkan juga kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, pertanyaan yang paling mendesak dijawab bukan sekadar apakah tambang harus ditutup, melainkan jauh lebih mendasar: "Setelah tambang ditutup, kami harus hidup dari apa?"
Warga Pulo Padang menyatakan kesiapan mematuhi hukum dan mengikuti aturan yang berlaku. Kesiapan itu ada. Yang mereka harapkan hanyalah pemerintah hadir tidak hanya untuk menegakkan ketentuan, tetapi juga untuk menyediakan jalan keluar. Agar penegakan hukum tidak menjatuhkan keluarga yang selama ini berjuang hidup dari tanah sendiri.
Kini harapan masyarakat tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan instansi terkait agar persoalan ini tidak berakhir di lokasi penertiban. Harus ada kepastian Wilayah Pertambangan Rakyat, proses perizinan yang terbuka, serta alternatif mata pencaharian yang layak. Bagi masyarakat Pulo Padang, ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal hidup. Soal keluarga. Dan soal masa depan anak-anak mereka.
