MEDIALOKAL.CO — Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menopang 60,5% produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Dari 30,2 juta unit usaha yang tercatat, sebanyak 99,7% di antaranya masih berstatus usaha mikro dengan manajemen sederhana. Kesenjangan skala ini menjadi tantangan utama pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo mengungkapkan data tersebut dalam acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10). Menurutnya, besarnya kontribusi UMKM tidak serta-merta menghilangkan persoalan struktural yang membelit sektor ini.
"UMKM merupakan fondasi dari pertumbuhan tersebut. Kita memiliki 30,2 juta unit usaha, di mana 99,7% di antaranya adalah usaha mikro. UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja kita, dan menyumbang 15,7% dari ekspor," ujar Drajad.
Dominasi Usaha Mikro Jadi Persoalan Struktural
Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria skala usaha kecil dengan manajemen sederhana. Dominasi kategori ini membuat produktivitas dan akses pasar UMKM Indonesia tertahan di level bawah.
Pemerintah menilai penguatan sektor UMKM tidak cukup hanya dengan memperluas akses pembiayaan. Drajad menyebut peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, pemanfaatan teknologi, dan akses pasar menjadi prasyarat agar UMKM bisa naik kelas.
KUR dan PNM Mekaar Jadi Andalan Pembiayaan
Pemerintah memperluas pembiayaan UMKM melalui sejumlah program. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur per 23 September. Program itu disebut mendukung 10,83 juta tenaga kerja.
Selain KUR, ada program PNM Mekaar yang menyediakan pembiayaan kelompok bagi perempuan berpenghasilan rendah. Hingga Agustus 2026, program tersebut memiliki lebih dari 13 juta nasabah, dengan 73% di antaranya nasabah syariah.
Literasi Keuangan Masih Tertinggal dari Inklusi
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan hanya 69,57%. Selisih itu menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum diikuti pemahaman memadai soal produk dan layanan keuangan.
Pemerintah menilai peningkatan literasi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif, bukan sekadar menjadi konsumen kredit.
PROMISE II IMPACT Jangkau 25.378 UMKM
Untuk memperkuat kapasitas usaha dan menghubungkan UMKM dengan rantai nilai regional, pemerintah menjalankan program PROMISE II IMPACT bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO).
Sejak Maret 2023, program tersebut diklaim telah menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal dan/atau tabungan senilai Rp 584,3 miliar. Program ini juga disebut melatih lebih dari 2.300 wirausahawan, dengan lebih dari 40% peserta merupakan perempuan.
Penguatan Rantai Nilai di Daerah
Sejumlah inisiatif penguatan rantai nilai dilakukan pemerintah di berbagai daerah. Di Pangalengan, Jawa Barat, penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada KPBS Pangalengan menghubungkan 2.054 peternak sapi perah.
Penguatan rantai nilai minyak nilam di Aceh disebut telah mendukung ekspor sebanyak 32 ton dengan nilai Rp 30 miliar.
"Tujuan akhir kita bukan sekedar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan, melainkan bisnis yang tumbuh dan memiliki produktivitas lebih tinggi, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan yang layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat," kata Drajad.
Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini berarti insentif pembiayaan ke depan akan lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas dan produktivitas, bukan sekadar jumlah penyaluran kredit.
