MEDIALOKAL.CO — Pemerintah menyiapkan belanja sekitar Rp 1.300 triliun pada kuartal IV 2026, lebih besar Rp 100 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan defisit APBN tetap di level 2,85% dari PDB sesuai laporan ke Badan Anggaran DPR pada Juli lalu. Belanja negara yang lebih tinggi diyakini memberi dorongan positif ke perekonomian hingga akhir tahun.
Suahasil Nazara menyampaikan rencana peningkatan belanja kementerian dan lembaga tersebut usai memaparkan outlook APBN di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026). Pemerintah menargetkan pengeluaran kuartal IV tahun ini menembus Rp 1.300 triliun, naik sekitar Rp 100 triliun dari realisasi kuartal IV 2025.
Menurut Suahasil, belanja pemerintah yang lebih besar menjadi salah satu motor pertumbuhan di tengah masyarakat. "Belanjanya akan mencapai Rp 1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari," ujarnya.
Defisit APBN Dijaga di 2,85% dari PDB
Di sisi lain, Suahasil menjamin defisit APBN 2026 tidak melebar dari target yang disampaikan ke DPR. Angka yang dijaga adalah sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB), sama dengan proyeksi yang dilaporkan pada Juli lalu.
"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," kata Suahasil.
Komitmen tersebut menjadi penting karena percepatan belanja akhir tahun biasanya berpotensi menekan posisi fiskal. Pemerintah memilih menyeimbangkan dua agenda sekaligus: mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi, tanpa mengorbankan kredibilitas APBN.
Belanja Negara Diminta Tetap Efisien
Suahasil menegaskan APBN memiliki dua fungsi yang harus berjalan bersamaan, yakni menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Keduanya, menurut dia, harus dijalankan dengan cara efisien agar APBN tetap kredibel di mata pasar.
"Yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel," sambungnya.
Bagi pelaku pasar, angka defisit 2,85% dari PDB menjadi acuan utama dalam menilai risiko fiskal hingga tutup buku 2026. Setiap pelebaran defisit berpotensi memberi tekanan pada pasar obligasi negara, terutama Surat Berharga Negara (SBN) tenor panjang, karena menyangkut tambahan kebutuhan pembiayaan.
Apa Artinya bagi Investor dan Pelaku Usaha
Belanja Rp 1.300 triliun di kuartal IV berpeluang mengerek permintaan domestik di sektor yang biasa menyerap anggaran pemerintah, seperti infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta program perlindungan sosial. Pelaku usaha di rantai pasok pemerintah bisa memantau lelang dan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga pada tiga bulan terakhir.
Dari sisi pasar keuangan, investor akan mencermati realisasi defisit bulanan dan strategi pembiayaan pemerintah sampai Desember. Selama defisit bertahan di jalur 2,85% dari PDB, tekanan terhadap yield SBN diperkirakan tetap terkendali dan ruang bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas suku bunga lebih terbuka.
Pemerintah belum merinci sebaran belanja Rp 1.300 triliun tersebut per kementerian maupun per program. Rincian itu biasanya muncul dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi APBN yang dipublikasikan Kementerian Keuangan secara berkala.
_(1).jpeg)
