BGN Pastikan Distribusi MBG Henti saat Sekolah Libur Karhutla
MEDIALOKAL.CO — "Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti," kata Kepala BGN Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (3/9).
BGN Buka Suara soal Warga Diminta Ambil MBG saat Libur
Sudaryono merespons laporan yang menyebut siswa atau orang tua diminta mengambil MBG di hari sekolah diliburkan. Ia menjelaskan, hal itu terjadi karena dapur MBG telah menyiapkan makanan sebelum pengumuman libur keluar.
"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," ujar Sudaryono.
Menurut dia, insiden tersebut hanya terjadi satu hari dan tidak berulang setelah libur resmi diumumkan. BGN tidak pernah memaksa distribusi tetap jalan demi kelangsungan program di tengah kondisi darurat asap.
Kewenangan Libur Sekolah Ada di Gubernur dan Bupati
BGN menyerahkan kebijakan libur kepada pemerintah provinsi untuk tingkat SMA dan kepada bupati/wali kota untuk SD dan SMP. Jika sekolah diliburkan, MBG otomatis mengikuti tanpa pengecualian.
"Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," tegas Sudaryono.
Penyaluran MBG untuk jenjang SMA berada di bawah koordinasi gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan mekanisme pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
Kemenhut Perketat Pemantauan Karhutla untuk Keselamatan Penerbangan
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pemantauan dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara. Pemantauan mencakup titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang.
"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas, kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi.
Informasi tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan kepada masyarakat. Ristianto menyatakan, gangguan asap berpotensi memengaruhi mobilitas warga, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan.
Kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah cepat dipengaruhi konsentrasi asap, arah angin, curah hujan, dan dinamika atmosfer lainnya. Kemenhut mengimbau masyarakat yang hendak bepergian menggunakan pesawat untuk memantau informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.