MEDIALOKAL.CO — Pengakuan itu disampaikan Katz di sela konferensi pers yang digelar Ynet dan Yedioth Ahronoth. Ia menyebut pemerintahan Israel telah menyiapkan jalur evakuasi melalui laut dan udara untuk memindahkan penduduk Gaza. Menurut dia, dukungan Washington menjadi syarat utama agar negara-negara tetangga seperti Mesir bersedia menerima warga Palestina.
"Setiap negara yang bersedia menerima mereka menginginkan dukungan Amerika. Trump belum membatalkannya saat ini. Dia telah membekukannya," kata Katz, Kamis (3/9/2026), seperti dikutip Guardian.
Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi pernyataan Katz. Namun, pengakuan ini muncul setelah Trump sempat melontarkan gagasan pengambilalihan Jalur Gaza pada awal 2025, yang kemudian ia tarik mundur setelah mendapat kecaman internasional.
Sinyal Politik di Tengah Musim Pemilu Israel
Pernyataan Katz sengaja dilempar ke publik di saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra koalisinya dari kubu sayap kanan gencar menggalang dukungan pemilih. Isu keamanan dan sikap keras terhadap Palestina menjadi komoditas politik utama menjelang pemilihan umum."Rencana itu belum dibatalkan. Hal itu dibahas sepanjang waktu, termasuk sekarang, dan saya pikir pada akhirnya tidak ada solusi lain yang demi kepentingan semua orang," ujar Katz.
Ia menegaskan kembali posisi Israel yang menolak keberadaan Hamas sebagai kekuatan bersenjata di Gaza. Menurut Katz, tanpa migrasi dan demiliterisasi total, konflik akan kembali berulang.
Ben-Gvir Bangga dengan Kondisi Penjara yang Dinilai Kejam
Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir justru memamerkan rekaman kondisi penjara tempat perempuan Palestina ditahan. Ia mengklaim bertanggung jawab langsung atas kebijakan yang meniadakan akses perawatan medis, fasilitas mandi, dan pakaian bersih bagi para tahanan."Kondisi baik di penjara sudah berakhir. Ini adalah situasi saat ini, dan saya bertanggung jawab langsung atas semuanya. Saya senang dengan kondisi ini," tegas Ben-Gvir.
Pernyataan tersebut memicu kecaman dari organisasi hak asasi manusia internasional. Praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran berat hukum humaniter dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang.
Netanyahu Tetap Bertahan di Garis Kuning Gaza
Sementara itu, Netanyahu pada Rabu mengunjungi pos militer di dekat garis kuning yang memisahkan pasukan Israel dengan wilayah Gaza. Ia menegaskan pasukannya tidak akan ditarik mundur sebelum Hamas dilucuti dan dibubarkan."Kami mengendalikan wilayah tersebut dan tetap berada di garis ini. Kami melakukan segalanya untuk mencapai tujuan kami, melucuti senjata Hamas dan mendemiliterisasi Gaza. Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel," kata Netanyahu.
Kebuntuan negosiasi gencatan senjata membuat warga sipil Palestina di Gaza kembali terjebak di tengah gempuran militer dan krisis kemanusiaan yang meluas. Upaya mediasi yang melibatkan Mesir dan Qatar masih berlangsung tanpa titik terang soal penarikan pasukan Israel dan pertukaran tahanan.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Palestina maupun juru bicara pemerintahan Mesir terkait pernyataan terbaru Katz. Namun, Kairo sebelumnya secara konsisten menolak setiap skenario pengusiran warga Palestina ke wilayah Sinai dengan alasan keamanan nasional dan posisi politik.
