Bahlil Lahadalia Tegaskan Larangan Orang Kaya Antre BBM Subsidi

MEDIALOKAL.CO — Bahlil mengakui adanya kecenderungan konsumen beralih ke produk subsidi akibat selisih harga yang lebar dengan BBM nonsubsidi. Ia meminta pemilik kendaraan mewah memiliki kepedulian sosial agar hak kelompok rentan tidak tergerus oleh mereka yang secara ekonomi mapan.

Batas Pengisian Harian untuk Kendaraan Pribadi

Pemerintah telah menetapkan batas volume pengisian BBM subsidi bagi kendaraan tertentu untuk mencegah penumpukan stok di tangan segelintir orang. Untuk mobil pribadi kelas menengah seperti Toyota Avanza atau sejenisnya, kuota harian dibatasi pada kisaran 50 liter.

Menurut Bahlil, jumlah tersebut sudah memadai untuk mobilitas harian dalam jarak wajar. "Untuk mobil sekelas Avanza atau sejenisnya, kapasitas 50 liter itu sudah bisa mencakup kurang lebih 200 hingga 300 kilometer perjalanan," jelas Bahlil saat ditemui di Four Seasons Hotel, Jakarta, pada 14 September 2026.

Ketentuan berbeda berlaku bagi sektor logistik. Truk yang digunakan sebagai sarana transportasi dan distribusi barang dapat mengisi BBM subsidi hingga tangki penuh sesuai regulasi yang ada. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan operasional jangka panjang kendaraan angkutan berat.

Modus Tangki Rakitan Ganggu Distribusi

Selain masalah peralihan konsumen, pengawasan juga difokuskan pada praktik penyalahgunaan fisik berupa modifikasi tangki. Aparat kepolisian menemukan sejumlah kendaraan dilengkapi tangki tambahan berkapasitas sangat besar yang memungkinkan pembelian jauh di atas normal.

Temuan signifikan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya memicu antrean panjang di SPBU. Beberapa kendaraan ditemukan membawa tangki rakitan dengan daya tampung mencapai 700 liter hingga 1 ton.

"Ditemukan oleh polisi, seperti yang sedang viral di Makassar. Ada mobil Fortuner dan truk yang di bagian belakangnya dibuat tangki khusus. Ada yang sampai 1 ton, ada yang sampai 700 liter," ungkap Bahlil.

Modifikasi ini diduga bukan untuk kebutuhan pribadi semata, melainkan demi keuntungan komersial melalui penjualan kembali atau operasi ilegal lainnya. Praktik semacam ini berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pengawasan Diperketat Bersama aparat

Bahlil menegaskan bahwa subsidi energi adalah murni kebijakan negara untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar alat menekan biaya operasional bisnis besar. Pemerintah tidak akan mentolerir kebocoran subsidi melalui celah distribusi.

Langkah strategis dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memantau pola konsumsi serta pembelian dalam jumlah tidak wajar. Kondisi antrean di lokasi-lokasi rawan, termasuk Makassar, dilaporkan mulai berangsur terurai setelah penanganan intensif di lapangan.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Namun, kita akan terus melakukan langkah-langkah strategis agar penyaluran subsidi ini benar-benar tepat sasaran," kata Bahlil.

Imbauan moral kembali ditekankan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial cukup, disarankan menggunakan BBM nonsubsidi guna menjaga ketersediaan pasokan bagi warga miskin.

"Kalau kita memang mampu, jangan mengambil yang menjadi hak masyarakat yang membutuhkan," tegas Bahlil. Masyarakat diminta melaporkan indikasi penyelewengan BBM subsidi melalui kanal resmi Pertamina atau aparat setempat.