MEDIALOKAL.CO — Masyarakat pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat menarik napas lega. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi sampai akhir tahun anggaran 2026.
Keputusan ini diambil sebagai benteng pertahanan daya beli masyarakat menengah ke bawah di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memicu fluktuasi harga minyak mentah.
Stabilitas Harga Pertalite dan Biosolar
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga per September 2026, harga BBM subsidi tetap berada di level sebelumnya. Pertalite dijual seharga Rp10.000 per liter secara nasional. Sementara itu, Solar subsidi atau Biosolar dipatok pada harga Rp6.800 per liter.VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengonfirmasi bahwa penyesuaian harga hanya terjadi pada segmen BBM nonsubsidi. "Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026," ujar Kitty dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara, harga kedua jenis BBM tersebut juga tercatat sama dengan angka nasional, yakni Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Biosolar, efektif berlaku mulai 1 September 2026.
Tekanan Fiskal di Balik Penahanan Harga
Menahan harga BBM subsidi bukan tanpa risiko bagi keuangan negara. Data menunjukkan Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran US$106-US$108 per barel pada pertengahan September 2026. Angka ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.Selisih harga yang lebar tersebut membuat beban subsidi energi membengkak. Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun. Jika digabungkan dengan kompensasi, totalnya menjadi Rp381,3 triliun. Realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga semester I 2026 sudah menyentuh Rp233 triliun, atau 52,1 persen dari pagu anggaran.
Lonjakan realisasi ini meningkat signifikan sebesar 44,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi fiskal ini menuntut pengelolaan anggaran yang sangat cermat agar defisit tidak melebar tak terkendali.
Strategi Jangka Panjang Hilirisasi Energi
Bahlil mengakui bahwa ketahanan energi nasional masih menghadapi tantangan struktural. Kebutuhan BBM domestik mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri (lifting) hanya berkisar 600-610 ribu barel per hari.Gap besar tersebut memaksa Indonesia bergantung pada impor minyak mentah. Untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi mineral dan sumber daya alam lainnya. Tujuannya adalah memastikan manfaat ekonomi dari kekayaan alam tetap tinggal di daerah dan memperkuat fondasi fiskal nasional.
"Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional," tegas Bahlil saat memberikan keynote speech pada ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Sebagai bagian dari diplomasi energi, Bahlil turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia. Pertemuan tersebut membahas negosiasi pasokan minyak mentah jangka panjang guna menutupi defisit kebutuhan dalam negeri.
