BINTAN, Medialokal.co - Aliansi Boedak Kampung Tanjung Uban melakukan dialog atau audiensi kepada Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Kabupaten Bintan terkait Free Trade Zone (FTZ) Kabupaten Bintan, Kamis (25/11/2021).

Plt BP Kawasan Drs Abimayu merespon positif dengan kedatangan Ketua Pembina Aliansi Boedak Kampung Tanjung Uban, dikatakannya bahwa sampai saat ini tidak ada LSM ataupun Ormas yang datang ke Kantor BP Kawasan Kabupaten Bintan, untuk menanyakan hal Free Trade Zone (FTZ).

BP Kawasan Plt Drs. Abimayu juga menjelaskan bahwa BP Kawasan Bintan, Karimun tidak sama dengan BP Kawasan Batam dan saat ini kami belum mendapatkan SK dari pihak berwenang jadi belum bisa berbuat apa-apa, hal tersebut disampaikan Plt Abimayu kepada Ketua Pembinan Aliansi Boedak Kampung Jamhur Ismail dan jajarannya yang hadir.

Jamhur Ismail selaku ketua pembina Aliansi Boedak Kampung mengatakan, dengan dibatalkannya jasa labuh jangkar saat ini maka potensi pelabuhan lebih dioptimalkan , selaras dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah mengusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi terkait pemerataan Free Trade Zone (FTZ) Kawasan Kabupaten Bintan dan Karimun.

Dikatakannya juga, sebelumnya Gubernur Kepri melakukan hubungan Diplomasi atau silaturahmi kepada menteri perhubungan Budi Karya Sumadi terkait pengoperasian pelabuhan Tanjunguban Kota Sagara dan pelabuhan Terempa, sambung Jamhur Ismail.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad harus membentuk tim percepatan pengelolaan potensi pelabuhan, memicu pada PP Nomor 41 Tahun 2021 terkait perdagangan bebas pelabuhan Kota Sagara yang berada di Kelurahan Tanjung uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan segera dilakukan Free Trade Zone ( FTZ ) sehingga menarik Investor untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menyerap PAD dan pemberdayaan pekerja lokal atau tempatan ,jelas Jamhur.

"Kita selaku Boedak Kampung membantu pemerintah dalam hal menggali potensi yang dianggap bisa menyerap PAD dan pemberdayaan pekerja lokal, mari kita berbuat bagi yang inggin membangun kampung kite," ungkapnya.

Lebih jauh Jamhur menyampaikan, agar Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Kanwil Bea dan Cukai memberi SK kepada BP Kawasan Bintan agar kinerja nyata bisa cepat terwujud dan berdampak terhadap masyarakat. (*)