BINTAN, Medialokal.co - Dampak dari pandemi Covid -19 berdampak secara signifikan dengan perekonomian skala global, wabah Covid - 19 masih mengintai walaupun saat ini kasus penurunan secara tajam di Kabupaten Bintan khususnya, tentunya terus waspada prokes usah kendor jangan abaikan memakai masker, terkait pemulihan ekonomi Aliansi Boedak Kampung hadir ditengah masyarakat dan pemerintah sebagai perpanjangan tangan untuk memulihkan ekonomi, Sabtu (27/11/2021). 

"Melihat potensi kemaritiman Kepulauan Riau 96 persen adalah laut, sehingga Aliansi Boedak Kampung berupaya mengali potensi tersebut selaras dengan program pemerintah provinsi Kepulauan Riau, dimana sebelumnya harapan jasa labuh jangkar mampu menyerap PAD Rp 200 miliar pertahun, namun kenyataan berkata lain, sehingga potensi pelabuhan menjadi prioritas salah satunya adalah pelabuhan Kota Sagara yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau,' ujar Ketua pembina Boedak Kampung Jamhur Ismail. 

Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad .SE.MM sebelumya juga telah mengusulkan kepada Bapak Presiden pemerataan Pelabuhan perdagangan bebas " Free Trade Zone ," ( FTZ ) Kabupaten Bintan , Karimun, sambung Jamhur Ismail. 

Pada 19 November Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad.SE.MM telah melakukan hubungan diplomasi atau silaturahmi kepada menteri perhubungan RI Budi Karya Sumadi, membahas pelabuhan Tanjunguban dan Terempa, yang akan diserahkan pengoperasiannya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hal ini disampaikan langsung oleh Staf Gubernur Kepri Sarafudin Aluan,SH.MH kepada awak media ini. 

Selanjutnya Aliansi Boedak Kampung melakukan dialog pada kamis 25 November 2021 kepada BP Kasawan Kabupaten Bintan untuk diskusi terkait Free Trade Zone ( FTZ) Kabupaten Bintan, dalam kesempatan tersebut Plt.BP Kawasan Bintan Drs.Abimayu menuturkan BP Bintan tidak sama dengan BP Batam, dan kami sangat merespon kedatangan Aliansi Boedak Kampung Ke Kantor BP Kawasan Kabupaten Bintan, yang berada di Jalan Raya Tj.Uban Toapaya KM16.ini ungkap Drs.Abimayu . 

'Dan BP Kawasan Kabupaten Bintan belum ada SK dari pihak berwenang untuk menunjuk Pelabuhan Kota Sagara sabagai pelabuhan perdagangan bebas, beda halnya Gubernur Kepri dan Kanwil Bea Cukai Kepri telah memberikan SK atau penunjukan Kepada BP Kawasan untuk menentukan bahwa wilayah pelabuhan Kota Sagara adalah area pelabuhan bebas atau Free Trade Zone ( FTZ )," jelas Jamhur Ismail. 

Aliansi Boedak Kampung berusaha akan berdialog kepada Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad dan Kanwil Bea Cukai Kepri, agar membuat tim percepatan FTZ pelabuhan perdagangan bebas seperti Kota Batam, sehingga akan mudah untuk menarik investor , ungkap Jamhur. 

Pemulihan ekonomi perlu percepatan sebagai wujud kinerja yang kongkrit bagi masyarakat, tutup Jamhur.

Lebih lanjut Jamhur Ismail menuturkan, berdasarkan PP Nomor 41 / 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ( Free Trade Zone / FTZ ) yang terbit beberapa waktu lalu menetapkan penyatuan tiga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, serta Tanjung Pinang menjadi satu kesatuan dan menempatkan Menteri Koordinator ( Menko ) Bidang perekonomian sebagai pengambil keputusan penting terkait nasib Batam,Bintan, Karimun ( BBK ) ,tutur Jamhur. 

"Adapun penyatuan tiga badan pengusahaan dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam , Bintan ,Karimun serta Tanjungpinang ( BBKT) yang telah diatur dalam PP nomor 41 tahun 2021 mendapat dukungan dari asosiasi pengusaha Indonesia atau Apindo ,Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid menilai penyatuan 4 kawasan ini berpotensi memangkas birokrasi," tutup Jamhur. (*)