MEDIALOKAL.CO - Puluhan ribu honorer K2 (kategori dua) dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta pada 30 Oktober mendatang. Mereka memperjuangkan aspirasi agar diangkat menjadi CPNS.

Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Termasuk aspirasi yang akan disampaikan oleh honorer K2.

Karena itu, dia mendorong aparat keolisian memfasilitasi aksi demonstrasi tersebut berjalan lancar, aman dan tertib. Dia berharap kekhawatiran akan adanya pengadangan dari aparat tidak terjadi.

"Tidak perlu ada penghadangan. Mereka hanya guru yang menagih janji. Tidak ada politisasi," ucap ucap Nizar dikonfirmasi pada Minggu (20/10).

Politikus Gerindra itu pun menilai persoalan honorer sebenarnya perkara mudah jika ada kemauan politik dari pemerintah. Kalau pun ada kendala, dia mendorong Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung kepada para honorer K2.

"Masalah ini sebenarnya mudah jika Presiden Joko Widodo mau terbuka bicara apa adanya. Rakyat juga akan memahami jika pemimpinnya mau jujur. Tapi tampaknya hal tersebut mustahil dilakukan. Ketakutan terdegradasinya elektabilitas akan menghalangi presiden untuk mengemukakan apa adanya," tutur Nizar.

Nizar yang juga ketua DPP Gerindra menambahkan, selama pemerintah bersikukuh menutupi kebenaran, maka selama itu pula para honorer K2 akan terus menagih janji presiden yang pernah diutarakan kepada publik.

"Jadi jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan guru. Mereka hanya menagih janji, pemimpin yang tidak menepati janjinya," tandas legislator asal Madura ini.(jpnn.com)