MEDIALOKAL.CO - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Rahmat Triyono mengungkapkan, pihaknya yakin tsunami Selat Sunda disebabkan longsornya sebagian badan (flank/partial collapse) Gunung Anak Krakatau (GAK).

Berdasarkan analisis dari citra satelit, material vulkanis dari GAK dalam jumlah besar tercebur ke lautan. Tampilan citra satelit yang diambil pada 23 Desember 2018 pukul 05.33 WIB setelah tsunami menunjukkan adanya potongan besar badan GAK yang hilang.

Gambar tersebut dibandingkan dengan citra satelit sebelumnya yang diambil pada 11 Desember 2018. "Material yang longsor seluas 64 hektare. Dari citra satelit, sangat jelas penampakan sebelum dan sesudah tsunami. Tampak ada area yang longsor,’’ ucapnya.

Material yang longsor itu, kata dia, menimbulkan getaran yang tercatat seismograf BMKG di Banten dan Lampung. ’’Dari hasil analisis BMKG, material longsoran itu setara dengan kekuatan gempa 3,4 skala Richter (SR),’’ ungkapnya.

Hingga saat ini, kapal tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) belum bisa mendekat ke GAK. Sebab, kondisi cuaca dan gelombang sangat berbahaya.

Dalam pernyataan resminya, PVMBG menyampaikan, tsunami di Selat Sunda merupakan kasus spesial. Jarang terjadi di dunia. Masih sangat sulit untuk memperkirakan kejadian partial collapse di sebuah gunung berapi.

Karena itu, sangat diperlukan pemantauan tsunami di tengah Selat Sunda. Baik dengan pemasangan peralatan pemantau seperti stasiun pasang surut di pulau sekitar GAK maupun pemantauan visual dengan penginderaan jauh.

Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat PVMBG Kristianto menyatakan, untuk mengetahui potensi longsor di tubuh Gunung Anak Krakatau, diperlukan kajian mendalam. ’’Banyak faktor yang bisa mengakibatkan collapse selain faktor kemiringan lereng,’’ katanya.
Sementara itu, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan berjanji segera menyelesaikan perpres terpadu penguatan sistem peringatan dini bencana. Saat ini perpres tersebut sudah masuk finalisasi. ’’Nanti minggu pertama atau kedua Januari 2019 kami duduk lagi. Nanti antara semua instansi terkait biar tuntas. Setelah itu, dibawa ke ratas (rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Red),’’ ungkapnya kemarin.

Perpres tersebut akan memuat payung hukum, anggaran, dan pembagian tugas puluhan instansi penanganan bencana di tanah air. Juga, pembentukan sistem terpadu peringatan dini bencana. (jpnn.com)