MEDIALOKAL.CO — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah genap dua tahun menjabat di Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan bahwa evaluasi, pemberhentian, maupun pengangkatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga menyerahkan seluruh keputusan tersebut kepada Prabowo sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat.
Bahlil menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi, termasuk kemungkinan pemberhentian atau pengangkatan, kepada Prabowo. Menurutnya, konstitusi menjamin hak penuh Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap anggota kabinetnya.
Hak Prerogatif Presiden Jadi Dasar Pernyataan Bahlil
Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa posisi menteri adalah jabatan pembantu presiden. Karena itu, hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, mengangkat, maupun memberhentikan anggota kabinet.
"Yang bisa mengevaluasi menteri itu hanya Bapak Presiden karena menteri itu adalah jabatan pembantu presiden dan mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi, meng-apa-kanpun anggota kabinet, itulah hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa konstitusi menjamin hak tersebut secara penuh. Bahlil juga menyerahkan semua wewenang kepada Prabowo sebagai pihak yang memegang mandat langsung dari rakyat.
"Itu konstitusi menjamin, jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden sebagai yang mempunyai pemegang mandat rakyat," ujar Bahlil.
Rangkap Jabatan Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM
Bahlil dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026. Pelantikan itu membuatnya mengemban dua jabatan sekaligus dalam kabinet, yakni sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
Meski mengemban dua jabatan, Bahlil pernah mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima satu gaji. Kebijakan itu disebutnya sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran setelah dirinya ditunjuk mengisi jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," ujar Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Posisi Bahlil di Partai Golkar dan Kabinet
Bahlil saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Posisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu tokoh politik kunci di pemerintahan Prabowo. Pernyataan kesiapan dievaluasi ini muncul di tengah dinamika politik menjelang dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Sebagai menteri yang membawahi sektor energi dan sumber daya mineral, Bahlil memegang peran strategis dalam kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Kedua sektor itu menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan ekonomi pemerintah saat ini.
Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempertahankan jabatan jika Presiden menilai kinerjanya tidak memenuhi harapan. Evaluasi dua tahun menjadi momen penting bagi seluruh anggota kabinet untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada Presiden dan publik.
