TEMBILAHAN - Dari Bumi Sri Gemilang, sebuah tekad besar untuk negeri kembali diteguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Selasa (10/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ini berfokus pada penanganan dan pendampingan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah ikrar bersama, bahwa pembangunan daerah harus berjalan di atas fondasi hukum yang kokoh dan semangat cinta tanah air.
Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, *Johannes Harysuandy Siregar, S.H., M.H.*, bersama Ketua DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir, *Mahmudin, http://S.Pi.*, disaksikan jajaran pejabat utama Kejari Inhil serta pengurus KNPI Inhil.
Sinergi ini menjadi bukti nyata, bahwa penegak hukum dan pemuda tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya bersatu dalam satu barisan, satu tekad, untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, sekaligus memastikan setiap langkah gerakan pemuda dan program daerah berjalan secara akuntabel, transparan, dan sejalan dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Kajari Inhil Johannes Harysuandy Siregar menegaskan, Kejari Inhil melalui jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap memberikan pertimbangan, pendampingan, serta bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
"Kami siap mendampingi. Karena menjaga ketertiban hukum adalah menjaga masa depan daerah. Dan masa depan daerah ada di tangan pemuda," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Inhil Mahmudin menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, keterbukaan Kejari Inhil dalam merangkul elemen pemuda merupakan bentuk kepercayaan negara kepada generasi muda.
"Kami pemuda Inhil siap mengedepankan aspek legalitas dalam setiap langkah. Kami ingin berkontribusi untuk masyarakat, untuk daerah, dan untuk Indonesia, dengan cara yang benar dan taat hukum," ujar Mahmudin.
Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus membina komunikasi yang harmonis, melangkah bersama, dan menciptakan tata kelola serta iklim kepemudaan yang taat hukum di Bumi Sri Gemilang.
Karena pada akhirnya, membangun Inhil adalah membangun Indonesia. Dan pemuda yang taat hukum hari ini, adalah pemimpin bangsa yang bermartabat di masa depan. (*)
