Politikus NasDem: Mengapa Hanya Partai Gerindra?
MEDIALOKAL.CO - Partai Gerindra disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan dalam demokrasi yang sehat, pihak yang kalah harus bisa menerima kekalahannya secara kesatria.
"Jangan buat kabur demokrasi hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, siapa yang menang dan siapa yang kalah," kata Johnny kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10), saat ditanya tentang peluang Partai Gerindra mendapat posisi menteri dalam kabinet Jokowi -KH Ma'ruf Amin.
Johnny mengatakan, seorang pimpinan partai politik seharusnya memiliki rasa malu dan kesatria dengan bisa menerima hasil pemilu yang demokratis. Ketika didesak apakah pernyataannya itu berarti menyatakan bahwa Partai Gerindra tidak kesatria, Johnny menampik dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia maksudkan.
Johnny meminta penyusunan struktur kabinet jangan didramatisasi karena merupakan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu, menurut dia, bukan sekadar norma biasa yang harus dihormati dan dijaga bersama-sama.
"Itu hak prerogatif presiden. Namun, saya juga ditanya banyak orang mengapa hanya Partai Gerindra saja yang ditawari. Kan ada 10 partai politik pengusung Jokowi-KH Ma'ruf. Ada sembilan partai di parlemen. Mengapa hanya Partai Gerindra?" tanyanya.
Lebih lanjut Johnny mengatakan hanya Presiden Jokowi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menurut dia, apa pun keputusan Presiden, tentu ada pertimbangan-pertimbangan sendiri yang dilakukan.
"Partai NasDem mendukung keputusan presiden, tetapi kami mengingatkan keadaan politik," ujarnya. (*)
sumber : jpnn.com
https://m.jpnn.com/news/politikus-nasdem-mengapa-hanya-partai-gerindra


Berita Lainnya
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu