MEDIALOKAL.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden soal perubahan atas peraturan presiden nomor 99/2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut ada beberapa pasal yang dihapus dan ditambah.

Salah satunya pasal yang ditambah. Pada pasal 13 dan pasal 14 disisipkan dua pasal yakni 13A dan 13B. Dalam pasal tersebut menjelaskan aturan Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksin, dikecualikan dari aturan Kemenkes bagi yang tidak memenuhi kriteria sesuai indikasi vaksin Covid-19.

Tak hanya itu, setiap orang yang telah ditetapkan sasaran dan tidak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif.

"Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintah, dan denda," dalam pasal 13A dikutip merdeka.com, Minggu (13/2).

Sementara itu, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, dan badan sesuai kewenangan. Dalam pasal 13B menjelaskan orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin tetapi tidak mengikuti vaksin akan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan Covid-19.

"Selain dikenakan sanksi sebagai dimaksud pasal 13A dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit penular," bunyi pasal 13b.*

sumber :
https://spiritriau.com/Nasional/Jokowi-Teken-Aturan-Penerima-Vaksin-Tolak-Divaksinasi-Covid-19-Dijerat-Sanksi