MEDIALOKAL.CO — Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani memprioritaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan pemberantasan peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral di GSG Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026), yang juga dihadiri unsur Forkopimda dan Dinas ESDM setempat. Warga yang menemukan indikasi penimbunan atau penyaluran BBM subsidi di luar ketentuan diminta melaporkannya ke kepolisian setempat.
Rapat itu membahas kelangkaan BBM bersubsidi yang dipicu penyalahgunaan, penimbunan, dan penyaluran tidak sesuai ketentuan. Pembahasan lain menyorot peredaran gelap narkoba yang dinilai mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat.
Mengapa Distribusi BBM Subsidi Jadi Sorotan
Kapolda meminta jajarannya memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Setiap dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyaluran ilegal harus ditindaklanjuti cepat, objektif, dan profesional.
"Pastikan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Setiap dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyaluran ilegal harus ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan profesional agar tidak merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi," kata Yustan di GSG Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Menurut Kapolda, kelangkaan BBM yang dipicu penyimpangan distribusi dapat mengganggu aktivitas ekonomi warga. Posisi Lampung sebagai pintu gerbang penghubung Sumatera dan Pulau Jawa membuat pengawasan lintas sektoral makin penting.
Antrean di SPBU dan Langkah Forkopimda
Forkopimda Provinsi Lampung akan membentuk tim untuk mengurai antrean panjang kendaraan pengisi BBM di SPBU. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Budhi Darmawan mengakui pembatasan kendaraan besar masuk Kota Bandar Lampung cukup mengurangi antrean di beberapa SPBU.
"Tapi sekali lagi karena permintaannya memang masih tinggi akibat ada selisih harga yang cukup besar, jadi masih terjadi antrean. Untuk itu tadi Pak Kapolda juga kita akan membentuk tim bagaimana mengurai permasalahan kemacetannya," kata Budhi di Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Budhi menyebut sejumlah langkah sudah dijalankan, antara lain instruksi Gubernur Lampung kepada bupati dan wali kota agar memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Polda akan menindak setiap penyalahgunaan, sementara Pertamina diminta mempercepat distribusi dan pelayanan di lapangan.
Pengawasan Narkoba hingga Jaringan Bandar
Untuk pemberantasan narkoba, Kapolda meminta pertukaran informasi, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur peredaran diperkuat. Penindakan harus menyasar seluruh jaringan, dari pelaku lapangan hingga bandar dan pengendali, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
"Perkuat sinergi lintas sektoral dan jaga integritas penegakan hukum. Saya mengharapkan seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait menyatukan data, memperkuat deteksi dini, serta menyusun langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur," pesan Kapolda.
Ia menegaskan penanganan kedua persoalan itu sejalan dengan program prioritas Kapolri, khususnya penguatan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Stok BBM Jelang Natal dan Tahun Baru 2027
Dinas ESDM Lampung telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan memastikan stok BBM aman menghadapi Natal dan tahun baru 2027. BBM impor yang sebelumnya didistribusikan melalui Pelabuhan Merak kini dapat sandar dengan kapal besar di Pelabuhan Panjang.
Budhi berharap pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalite. Dinas ESDM mengusulkan tambahan kuota biosolar sekitar 15 persen dari kuota yang ada, meski keputusan akhir menunggu kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau BBM selama Nataru sekarang ini kan trennya memang sudah naik, sudah lebih dari kuota harian. Diharapkan nantinya itu minimal tetap atau tentunya nanti ada penambahan ya menghadapi tahun baru. Tapi itu nanti kebijakannya tetap menunggu dari pemerintah pusat," ucap Budhi.
Cara Melaporkan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, atau penyaluran BBM subsidi di luar ketentuan dapat melaporkannya ke kepolisian setempat atau aparat di SPBU terdekat. Laporan warga menjadi bagian dari deteksi dini yang diminta Kapolda kepada seluruh instansi terkait.
Untuk informasi resmi soal kuota dan distribusi BBM bersubsidi di Lampung, warga dapat menghubungi Dinas ESDM Provinsi Lampung atau kanal layanan Pertamina. Waspadai pihak yang menjanjikan kelancaran pasokan BBM dengan imbalan uang.
