MEDIALOKAL.CO — Langkah ini menjadi fondasi transisi energi nasional, sekaligus jawaban atas ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil. Dengan potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, pemerintah menilai sudah saatnya energi surya menjadi tulang punggung kelistrikan nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, program ini bukan sekadar menambah pasokan listrik. Indonesia telah memiliki industri panel surya dan baterai penyimpanan (BESS) di dalam negeri, sehingga rantai pasok proyek bisa diserap oleh pabrik lokal.
"Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar Bahlil dalam sambutannya.
Hemat APBN dan Kurangi Diesel
Dampak finansial program ini langsung terasa di kas negara. Biaya listrik dari PLTS dinilai lebih murah dibandingkan pembangkit diesel maupun gas, sehingga berpotensi menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih dari Rp73 triliun setiap tahun.
Selain itu, konsumsi diesel diproyeksikan turun drastis. Secara nasional, penghematan mencapai 6 juta kilo liter per tahun, dan khusus Bali sekitar 500 ribu kilo liter per tahun. Pengurangan emisi karbon pun ditaksir mencapai 140,16 juta ton CO2 per tahun, dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
Dari Waduk hingga Pulau Terpencil
Tahap awal program mencakup 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp. Empat proyek di antaranya diresmikan secara hibrida: PLTS Gilimanuk 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.
Pembangkit tidak hanya dibangun di daratan Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini minim akses listrik. PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, misalnya, kini memasok listrik untuk cold storage 5 ton dan mesin pembuat es 4 ton bagi nelayan setempat.
Sementara itu, PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung berhasil memperpanjang waktu nyala listrik warga dari 12 jam menjadi 24 jam sehari. Biaya pokok penyediaan (BPP) di lokasi tersebut juga turun sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen lebih rendah dari sebelumnya.
Target 100 GW dalam Tiga Tahun
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar proyek ini berjalan cepat. Ia meminta seluruh kementerian, BUMN, dan pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi mengejar target ambisius tersebut.
"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Presiden Prabowo.
Kepala negara juga mengingatkan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam mendukung proyek berskala besar ini. Dengan eksekusi yang tepat, program PLTS 100 GWp diharapkan menjadi motor penggerak industri dalam negeri sekaligus pemerataan akses energi bagi masyarakat dari kota hingga pulau terluar.
.jpeg)
