MEDIALOKAL.CO — PT Geo Dipa Energi (Persero) resmi batal ditarik masuk ke Danantara Indonesia dan tukar guling dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) per Agustus 2026. Direktur Utama Geo Dipa, Yudistian Yunis, mengungkapkan pembatalan itu terjadi karena tidak mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut menutup peluang peleburan Geo Dipa ke dalam ekosistem BUMN energi di bawah Danantara.
Yudistian menyampaikan hal tersebut dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan langsung bahwa rencana tukar guling antara Geo Dipa dan PNM tidak jadi dilakukan karena tidak diberikan izin oleh presiden.
"Akhirnya di bulan Agustus yang lalu, dan bersamaan dengan pemberitaan juga, Pak Menteri sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PNM ditukar, karena tidak diberikan izin oleh presiden. Intinya itu," ujar Yudistian.
Geo Dipa Dianggap Salah Kamar di Kementerian Keuangan
Geo Dipa selama ini beroperasi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan itu berfokus pada eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan energi terbarukan panas bumi untuk mendukung penyediaan listrik ramah lingkungan serta transisi energi.
Yudistian mengungkapkan, Geo Dipa telah lama dibidik Badan Pengelola (BP) BUMN untuk melebur dengan sejumlah anak usaha di bidang energi. BP BUMN menilai Geo Dipa salah kamar bila tetap berada di bawah naungan Kemenkeu.
"Dianggap itu salah kamar, kok ada energi di Kementerian Keuangan. Maka, ini tebakan saya pribadi saja, Pak Menteri (eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) itu lihat appetite orang ke Geo Dipa kayaknya tinggi, ditukar saja sama PNM lah. PNM kasih ke aku, aku kasih nih yang kamu minta, sama-sama nih, aku kasih," ujar Yudistian.
Alasan Purbaya Pertahankan Geo Dipa di Kemenkeu
Yudistian mengaku sempat berbincang dengan Purbaya soal peluang yang dimiliki Geo Dipa. Menurutnya, jika ingin membentuk ekosistem ekonomi hijau, Indonesia harus punya alat fiskal yang memadai.
"Alat fiskalnya itu kalau green economy, underlying yang paling utama itu infrastrukturnya adalah energi dulu. Maka Pak Menteri (Purbaya) dan beberapa dirjen saat itu bilang, kalau kita kasih ke Danantara, ini tenggelam saja nih Geo Dipa. Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia ada di Kementerian Keuangan, boleh jadi kita bisa meng-establish atau meng-crafting green economy ecosystem itu. Yang dari tahun 1988 orang sudah banyak ngomong soal green economy ecosystem," jelasnya.
Pandangan itu yang akhirnya membuat posisi Geo Dipa di Kemenkeu dipertahankan. Alih-alih dilebur ke Danantara, perusahaan panas bumi tersebut tetap menjalankan perannya sebagai SMV yang mendukung agenda transisi energi dari sisi fiskal.
Apa Artinya bagi Peta BUMN Energi
Pembatalan tukar guling ini menutup sementara rencana konsolidasi sejumlah anak usaha energi di bawah Danantara. BP BUMN sebelumnya menargetkan Geo Dipa masuk ke dalam klaster energi bersama perusahaan-perusahaan lain di sektor serupa.
Bagi Geo Dipa, keputusan tersebut berarti perusahaan tetap beroperasi dengan mandat yang sama di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan masih memegang peran sebagai instrumen fiskal untuk pengembangan panas bumi, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung target bauran energi terbarukan nasional.
Yudistian tidak menyebut apakah akan ada skema lain untuk Geo Dipa ke depan. Ia juga tidak merinci apakah rencana peleburan ke Danantara masih mungkin dibuka kembali di kemudian hari.
