Partai – partai Eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Rugi jika Menyeberang
MEDIALOKAL.CO– partai Eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Rugi jika Menyeberang - JPNN.COM
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Tony Rosyid menyarankan, partai - partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur harus tetap bersatu dengan memakai nama baru untuk menjadi kekuatan oposisi di parlemen.
Menurut dia, pilihan menjadi oposisi merupakan investasi yang baik bagi partai untuk lima tahun ke depan. Tidak tertutup kemungkinan, partai oposisi akan mendapatkan limpahan jumlah elektabilitas di Pemilihan Legislatif 2024.
"Ya, itu justru menjadi investasi bagi mereka untuk lima tahun ke depan. Terlebih lagi kalau mereka mampu mengkapitalisasi sebagai sebuah sarana menyuarakan harapan rakyat yang tidak tersalurkan," ucap Tony ditemui di Jakarta, Sabtu (29/6).
Tony mengatakan, partai dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tidak perlu mencari celah untuk menyeberang. Terutama, untuk menjadi bagian partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Demokrat Silakan Gabung, PAN Jangan
ADVERTISEMENT
"Itu tidak baik bagi proses kenegaraan ke depan, juga tidak baik bagi pendidikan politik," ucap dia.
Dia menuturkan, pilihan partai tamatan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur menyeberang ke kubu Jokowi – Ma’ruf akan mengecewakan pemilih di Pileg 2019.
Sebab, ucap dia, pemilih yang menjatuhkan pilihan untuk partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur ialah rakyat yang memiliki suara berseberangan dengan pemerintah.
Jika mereka tetap menyeberang ke kbu penguasa, maka konstituen akan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan.
BACA JUGA: Mardani Ali Sera: Ya Sudah Pemenangnya Jokowi
"Sebab itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstituen. Tidak baik bagi partai itu sendiri karena akan bisa berakibat lima tahun ke depan dia berinvestasi buruk karena kepercayaan bagi mereka yang mengamanatkan kepada partai itu," ucap dia. (jpnn.com)


Berita Lainnya
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Data Pemutakhiran Pemilih Riau Lebih Lima Juta
Tekad Abidin Sosialisasikan Perda KTR di Kelurahan Maharatu