Jumat 5 Desember 2025 Pekanbaru — Rencana Bupati Indragiri Hilir, Herman, untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp200 miliar guna menjaga keberlanjutan pembangunan mendapat tanggapan positif dari Ketua Umum HIPPMA Insel Pekanbaru, Syarif Hidayatullah. Ia menilai langkah tersebut sebagai keputusan berani sekaligus solusi realistis di tengah penyempitan ruang fiskal daerah setelah adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Syarif, pemerintah daerah tidak boleh berhenti dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik hanya karena keterbatasan anggaran.

“Jika hari ini Pemkab berani mengambil keputusan dengan dalih kesejahteraan rakyat atas pemerataan pembangunan, maka kita dukung kebijakan itu,” ujarnya.

Syarif menilai rencana pengajuan pinjaman itu bukan sekadar agenda keuangan, namun bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan roda pembangunan tetap berjalan. Ia menyebut bahwa penyusunan rancangan KUA-PPAS 2026 yang memuat rencana pinjaman tersebut merupakan upaya terstruktur untuk menjawab tantangan anggaran daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat bukan berarti tanpa kontrol. Justru menurutnya, masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen yang peduli pembangunan Inhil harus mengambil peran untuk mengawasi implementasi kebijakan agar tetap berada pada jalur dan koridor yang benar.

“Ini langkah yang berani dari Pemkab Inhil sebagai pemangku kebijakan. Tugas kita mengawasi, memperhatikan, dan mengawal agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran. Jika kebijakan ini melenceng dari ketentuan, tentu kita harus mencegah,” tegasnya.

Menanggapi munculnya spekulasi mengenai risiko dan mekanisme pembayaran pinjaman, Syarif menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah daerah harus disertai tanggung jawab penuh.

“Jika kepala daerah berani mengambil keputusan, maka secara otomatis ia wajib mampu mempertanggungjawabkannya. Itulah esensi kekuasaan: mengatur, memastikan, dan bertanggung jawab.”

Di akhir pernyataannya, Syarif juga menyoroti peran DPRD Inhil. Ia meminta agar lembaga legislatif tidak hanya menjadi pihak yang mengkritik, tetapi juga harus memberikan alternatif dan solusi.
“Jika DPRD Inhil punya solusi yang lebih baik untuk keluar dari keterbatasan anggaran pembangunan, maka suarakan. Jangan hanya mengkritik tanpa solusi. Dahulukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan eksistensi pribadi.”

Penutup
Sikap yang disampaikan Syarif menunjukkan bahwa wacana pinjaman Rp200 miliar tersebut bukan hanya soal setuju atau menolak, tetapi tentang bagaimana memastikan kebijakan publik berjalan transparan, terukur, dan bertanggung jawab.

Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan pemerintah daerah dan pembahasan bersama DPRD untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir.(*)