TEMBILAHAN – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tak biasa pada Rabu malam, 24 Juni 2026. Di bawah lampu yang masih benderang, tiga komisi melebur jadi satu: Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV. Mereka berkumpul bukan untuk berdebat, tapi untuk satu tujuan yang sama: memastikan denyut nadi ekonomi Inhil tercatat dengan jujur lewat Sensus Ekonomi 2026.

Rapat gabungan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ir. H. AMD. Junaidi AN, M.Si. Suasana malam tak menyurutkan semangat. Pimpinan dan anggota DPRD duduk bersama perwakilan OPD, pemerintah daerah, ormas, APDESI, PSMTI, hingga para koordinator camat. Semua satu meja, satu tekad, demi data yang akurat untuk rakyat.

Agenda utamanya jelas: menindaklanjuti surat dari BPS Kabupaten Inhil. Sensus Ekonomi 2026 butuh dukungan penuh, butuh sosialisasi yang sampai ke warung kopi, ke kios pasar, ke keramba ikan, hingga ke dapur UMKM di ujung kampung. Karena dari sanalah ekonomi Inhil berdetak setiap hari.

Diskusi mengalir hangat dan konstruktif. Dinas PMD, Dinsos PPPA, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Disnakertrans, Diskopdagprin, Bagian Perekonomian Setda, hingga para camat bergantian menyampaikan pandangan. Tak ada sekat. Yang ada hanya semangat gotong royong agar pendataan BPS tak melewatkan satu pelaku usaha pun.

“Sensus ini bukan sekadar deretan angka. Ini tentang nasib pedagang kecil, petani, nelayan, pengrajin. Kalau datanya benar, kebijakan kita tak akan salah sasaran,” tegas AMD Junaidi di tengah rapat. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Semua paham, ini kerja untuk perut rakyat.

Sensus Ekonomi 2026 memang krusial. Ia akan memotret wajah ekonomi Inhil seutuhnya: dari usaha mikro yang bertahan dengan modal pas-pasan, hingga sektor usaha yang jadi tumpuan daerah. Potret itu yang nantinya jadi pijakan menyusun program pembangunan, menarik investasi, mengembangkan usaha, dan menaikkan taraf hidup warga.

AMD Junaidi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. “Jangan sampai ada desa yang terlewat. Camat, kades, RT, RW harus turun tangan. Sosialisasi harus masif, bahasanya harus sampai ke hati masyarakat. Kita jelaskan, ini untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Semua pihak yang hadir sepakat. Sukses Sensus Ekonomi 2026 tak bisa hanya dibebankan ke BPS. Butuh dukungan DPRD, Pemkab, OPD, camat, kades, hingga tokoh masyarakat. Ketika semua bergerak, data yang lahir akan utuh, akurat, dan benar-benar mewakili kondisi ekonomi Inhil.

Hasil rapat malam itu akan jadi pijakan kerja tiap instansi. Dari Ruang Paripurna, pesan dikirim ke seluruh pelosok Inhil: mari buka pintu, beri data yang jujur. Karena dari data yang baik, lahir kebijakan yang berpihak. Dan dari kebijakan yang berpihak, sejahteralah masyarakat Indragiri Hilir.(*)